Hal ini disampaikan Senat Universitas Cenderawasih (Uncen) melalui Panitia Pemilihan Rektor yang telah dibentuk dalam jumpa pers di Rektorat Uncen, Kampus II di Waena, Kelurahan Yabansai Distrik Heram, Jumat, (23/6).
Pengecualian diberlakukan, khususnya untuk pembelian seragam sekolah dan juga pakaian olahraga. Namun begitu, penetapan harga seragam ini diharapkan sesuai dengan standar di pasaran dan harus dikomunkasikan baik dengan para orang tua peserta didik baru.
Dimana SD YPK GKI Sion Padang Bulan saat ini dilaporkan tengah mengadapi berbagai permasalahan, salah satunya di tahun 2023 ini SD YPK GKI Sion Padang Bulan, tidak mendapatkan Dana BOS. Hal ini disebabkan karena izin oprasional SD YPK GKI Sion Padang Bulan baru dikeluarkan tahun 2023 ini.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura Badul Majid meminta kepada sekolah-sekolah, SMA dan SMK di kota Jayapura yang akan menerima siswa-siswi baru pada tahun pelajaran 2023-2024 ini, supaya tidak melakukan pungutan liar di sekolah-sekolah untuk siswa-siswi baru tersebut.
Bupati ingin memastikan bahwa proses pembelajaran pada sekolah usia dini benar-benar berjalan dengan baik. Sebab dia menyadari, PAUD merupakan sebuah proses peletakan awal karakter pendidikan bagi generasi bangsa, khususnya di Keerom.
“Kita akui memang di Papua ada banyak sekolah yang kekurangan guru. Hal ini terjadi karena karena regulasi kita terkait bagaimana guru Negeri secara bebas mengajar di Sekolah swasta," ujarnya.
Adapun jumlah guru di SLBN 1 Jayapura saat ini hanya 18 orang. Yang sebelumnya terdapat 25 guru, namun dalam jangka waktu 3 tahun ini terdapat 7 guru di SLBN 1 Jayapura telah pindah tugas maupun pensiun.
Petronela menjelaskan bahwa sekolah alam ini bisa digunakan tidak saja bagi anak – anak di Kampung Engros Tobati tetapi juga dari luar atau dari Kota Jayapura. “Bisa digunakan untuk anak usia sekolah yang ingin belajar soal banyak hal terlebih menyangkut lingkungan,” kata Petronela saat berdiskusi di Rumah Bakau Jayapura, Selasa (20/6).
Kamino menyampaikan khusus siswa SMA LB yang lulus tahun ini, bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu bisa juga mencari lapangan kerja sesuai bidangnya masing masing.
Kepala Badan Penjamin Mutu Pendidikan, Dr. Junus Simangunsong seusai melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Komisi A DPRD Merauke yang membidangi pendidikan baru-baru ini mengatakan, kehadiran pihaknya di Merauke adalah untuk memastikan kebijakan merdeka belajar sampai ke satuan pendidikan berjalan atau tidak.