Mereka menuntut agar Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito dapat mengupayakan agar pada pencaker OAP khususnya Amungme Kamoro serta 5 suku kerabat di Kabupaten Mimika dapat diloloskan tanpa syarat pada tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
  Kartu pencari kerja, akan diberikan kepada anak muda lulusan sekolah baik tingkat SMA/MA, maupun sarjana yang ber KTP Provinsi Papua. Kartu tersebut berfungsi untuk memudahkan generasi muda dalam mengakses lapangan kerja dan balai pelatihan kerja milik pemerintah atau diklat-diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah.
  Alberth Rapami menjelaskan bahwa setelah ditutup tersebut, maka total pelamar yang telah membuat akun sebanyak 13.708. Namun yang sudah resmi mendaftar dengan memasukan dokumen persyaratan atau sudah summit dokumennya di SSCASB sebanyak 12.909 pelamar. Dengan rincian untuk Orang Asli Papua sebanyak 7.523 dan non orang asli Papua sebanyak 5.386 orang.Â
Dari koordinasi ke pemerintah pusat melalui Dirjen Bidang SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), hasilnya Kemenpan RB tetap pada pendirian bahwa penerimaan CPNS tahun 2024 di Kabupaten Puncak, tetap 80:20 persen. Dimana 80 persen untuk anak asli Papua dan 20 persen untuk warga non asli Papua.
Banyak calon pelamar juga merasa tertekan dengan banyaknya materi yang harus dipelajari dan berbagai tipe soal yang harus dihadapi. "Saya merasa kesulitan menentukan prioritas dalam belajar dan merasa tertekan dengan berbagai tipe soal yang mungkin muncul dalam ujian," tambah Nurul.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke Yustina Regina Kamisopa, S.Sos, ditemui wartawan mengaku kewalahan melayani masyarakat terutama peserta test CPNS untuk terkait pengurusn Kartu Keluarga, KTP, Akta lahir dan perpindahan penduduk dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Selatan.
Dalam formasi CPNS 2024 ini Pemerintah Provinsi Papua pegunungan agar menggutamakan Pencaker orang Asli Papua pegunungan dan Juga benar - benar transparan menerapkan Prinsip Undang -Undang Otonomi Kusus Bagi Orang Asli Papua. Dalam hal Pengisian Formasi CPNS 2024 agar diterapakan sesuai aspirasi pencaker Papua Pegunungan,Â
Sehingga ketika menamatkan pendidikan tidak banyak yang berpikir untuk menciptakan lapangan kerja atau berwirausaha. Ketika ini terus terjadi dan semakin banyak lulusan baru yang menanti pengangkatan CPNS maka semakin banyak juga angka pengangguran yang akan terjadi.
"Para peserta magang pasti memiliki pengetahuan formal, tapi itu tidak cukup untuk masuk ke dunia kerja non pemerintah. Butuh lebih dari sekedar ijazah, yaitu keahlian dan ketrampilan atau kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi," kata Derek kepada wartawan pada pelaksanaan program magang di Balai Latihan Kerja dan Industri Papua, Rabu (10/7) kemarin.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua, Aryoko Rumaropen, mengatakan pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya Pemprov Papua dalam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan SDM agar mampu bekerja lebih produktif.
