Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Yohanes Walilo mengatakan sesuai hasil rapat, sebanyak 210 orang dari Keuskupan dan 100 umat Katolik didampingi pimpinan perangkat daerah teknis yang akan ke Vanimo dalam rangka kunjungan Paus.
Ramses pun menyebut bahwa ASN boleh memilih tapi tidak boleh terlibat aktif, sebab ASN netralitasnya itu penting. Begitu juga dengan para kepala kampung jangan dibawa ke sana kemari yang membuat rakyat bingung. “Biarkan rakyat memilih sesaui dengan hatinya tentang siapa yang mau dipilih,” ucap Ramses.
Namun Pj Ramses Limbong, bersama rombongan melalui sejumlah bantuan yang memang ditujukan kepada warga masyarakat di Mapia, terpaksa harus diserahkan langsung di Ibukota Kabupaten, tepatnya di Kediaman Bupati Supiori, Rabu (4/9), karena terkait dengan transportasi dalam jarak tempuh menuju Pulau Mapia terlalu jauh dan memakan waktu banyak.
Groudbreaking tersebut dilakukan Direktur Jenderal Perumahan Rakyat Kementrian PUPR Iwan Supriyanto, Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Drs Rudy Sufahriadi dan mewakili Pj Gubernur Papua Tengah, Pj Sekda PPS Maddaremmeng dan Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Zainuri mengatakan untuk wilayah Papua, kualitas maupun kuantitas auditor masih sangat minim. Dalam beberapa kali tes, dan uji coba, dari 30 peserta hampir hanya 1 sampai 5 orang yang dinyatakan lulus.
Dikatakan Ramses, silakan ASN menyalurkan pilihannya pada saat proses pencoblosan pada November mendatang. Sebab ASN diwajibkan ikut memilih, namun tidak untuk ikut terlibat berkampanye. “Jika ada ASN yang ikut berkampanye, maka proses hukum menanti,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, sejauh ini baru ada satu orang yang terindikasi dan kemudian lakukan pemeriksaan, namun hasilnya negatif.
Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sedang berlangung, untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua ingatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov.
"Hingga kini belum ada UPTD PPA di kabupaten/kota. Oleh sebab itu, kami harap secepatnya dibuatkan unitnya agar mempermudah pelaporan kekerasan diskriminasi dan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak," ucap Sekda Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun pada Rabu, (28/8) lalu di acara rapat komite penasehat.
Terkait netralitas ASN di masa masa Pilkada ini, Jeri menyampaikan sejak 15 Januari lalu telah dilakukan deklarasi netralitas ASN yang saat itu Pj Gubernur Papua masih dijabat M Ridwan Rumasukun. “Dengan tegas saat itu ASN diingatkan untuk netral dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.
