Menurutnya, swasembada pangan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap daerah memperkuat ketahanan pangan dari skala lokal hingga nasional. Bahkan, Gubernur Ramses mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berperan aktif dalam gerakan ini.
"Putusan MK adalah yang terbaik, siapa pun yang terpilih wajib kita dukung. Jangan sampai karena agenda lima tahunan ini masyarakat kita justru terpecah, karena itu akan berdampak pada pembangunan Papua ke depan,” kata Gubernur Ramses. “Mari kita terima kemenangan dan kekalahan dengan penuh syukur," sambung Ramses.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan Program MBG dari leding sektornya secara nasional itu ada Badan Gizi Nasional yang melakukan konsulidasi ke semua pihak, namun kemudian ada beberapa kementrian seperti kementrian pendidikan, kementrian pertanian dan beberapa lainnya.
Kepala Pusat Studi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Universitas Cenderawasih, Dr. Yunus P. Paulangan, S.Kel., M.Si mengungkapkan, guna meningkatkan PAD di Pemprov Papua ke depan, salah satunya adalah memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam terutama sektor perikanan. Dimana sektor ini menjadi salah satu unggulan yang ada di Papua dan itu belum digarap maksimal oleh pemerintah. Lantas apakah pemprov Papua siap dan berani?
Ramses pun memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat untuk melakukan audit terhadap BUMD non-profit itu. "Saya sudah perintahkan agar dilakukan audit dan meminta saran dari BPKP. Kalau memang tidak bisa berkembang, lebih baik tidak usah dipertahankan,” tegas Ramses.
Terkait itu, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut ini untuk penghematan anggaran yang benar-benar menyentuh kepada sasaran untuk kepentingan masyarakat, khususnya bagaimana pemenuhan swasembada pangan termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan yang merupakan ujicoba mandiri Pemprov itu dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A beserta Pj. Ketua PKK, Herwin M. Wanggai dan Kepala Dinas Pendidikan Papua Pegunungan Aron Wanimbo.
“Yang menjadi kendala kami saat ini adalah harga program MBG bagi anak-anak di Provinsi Papua. Menurut pemerintah kabupaten setempat tidak cukup. Oleh sebab itu, perlu ada inovasi dan kerja sama tim,” kata Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong.
Terlebih kata Ramses, anggaran penanganan stunting lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) itu turun langsung ke sembilan kabupaten/kota di Papua. "Anggaran penanganan stunting lewat DAK turun langsung ke kabupaten/kota. Provinsi sebatas mengevaluasi dan mendorong target intervensi yang perlu dilakukan," ucap Ramses
“Libur itu kan biasa, soal kehadiran itu sudah menjadi kewajiban ASN untuk bekerja. Dan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) bertanggungjawab untuk masalah kehadirannya,” ucap Ramses kepada Cenderawasih Pos
