Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, MPA menyatakan untuk biaya yang dikeluarkan tentunya ini berbeda dengan biaya yang digunakan di pulau jawa, contoh untuk kebutuhan beras saja khususnyang premium perkilogram sudah mencapai Rp 25.000, sehingga pasti harganya juga berfariasi sesuai dengan kebutuhan di Papua Pegunungan.
“KPU kan masih ada SILPA dari anggaran Pilkada Tahun 2024, saya minta mereka bersurat agar langsung menggunakan sisa anggaran tersebut. Terlebih tahapannya sudah mulai pendaftaran sejak 9 Maret kemarin,” ungkapnya.
Gubernur mengungkapkan, dalam kunjungan itu ia juga akan mengembalikan masyarakat yang mengungsi akibat perang di Puncak Jaya. “Yang mengungsi juga akan kami kembalikan ke rumah,” ungkap Nawipa.
"Bapak-bapak, kaka-kaka, adik-adik semua mari kita bersatu bergandengan tangan, saling membantu, saling tolong menolong kita bangun negeri kita, dan kita hadirkan kesejahteraan bagi anak-anak kita, bagi masyarakat kita, masa depan anak-anak di negeri selatan Tanah Papua. Semoga Tuhan dan leluhur kita memberikan berkat dan perlindungan kepada semua dalam menjalin kehidupan dan membangun negeri kita,"kata dia.
"Kita akan memberikan modal kepada orang yang mempunyai kemauan dan melakukan pendampingan. Pendampingan perlu dilakukan, lantaran ibaratnya jangan sampai ketika ia minta ikan, kita kasih ikan, itu tidak boleh. Dia minta ikan kita kasih dia mata kail dan umpan sertakan dengan pendamping, orang yang bisa mendampingi dia untuk menangkap ikan," jelasnya.
Pasar murah kedua akan dilakukan di halaman Masjid Baiturrahim Kota Jayapura pada 20 Maret dan Pasar Murah ketiga akan digelar pada 24 Maret mendatang di Perumnas. “Kami gelar pasar murah di sekitar masjid karena sasarannya ke penerima manfaat, yaitu bagi umat muslim yang sedang menjalankan puasa dan menghadapi Lebaran,” ucap Hartati
Panen raya ini dilakukan di lahan 43 dari 978 hektar cetak sawah baru di Kampung Kaliki di tahun 2024. Komandan Satgas Ketahanan Pangan TNI Angkatan Darat Mayjen TNI Ahmad Rizal menyebut, padi yang ditanam dan dipanen di lahan yang baru dibuka ini adalah jenis Inpari 32 dan Dodore.
Dia mengatakan, sebenarnya tidak memberatkan Pemda Papua jika PAD Papua bagus karena efisiensi akan tertolong. Namun sebaliknya, di tengah refokusing anggaran dari pemerintah pusat, PAD tidak menopang. Belum lagi, kegiatan kegiatan urgen lainya yang dibiayai oleh daerah. Seperti halnya PSU gubernur dan wakil gubernur.
“Pesan saya seluruh penyelenggara dan ASN Pemprov harus netral, hilangkan kepentingan pribadi dan kelompok yang merusak jalanya demokrasi di Papua,” kata Ramses dalam arahannya.
Dari 26 OPD tersebut, Firdaus menyebut Dinas Olahraga dan Pemuda salah satu OPD yang paling besar penerimaannya. Alasannya, banyak aset milik Pemerintah Provinsi Papua terkait gedung mewah yang berstandar internasional, serta venue olahraga lainnya.
