Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Drs. Maddaremmeng, M.Si mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar semua orang mengerti penggunanaan dan manfaatnya karena di satu sisi orang bisa melihat kalau ada kekurangan-kekurangannya sekaligus bisa menjadi arahan koreksi atau seperti apa sehingga ada perbaikan-perbaikan.
Budaya tersebut merupakan peninggalan nenek moyang yang secara turun temurun diturunkan kepada semua sebagai generasi penerus. Agar budaya itu tidak punah. Akan tetapi dalam kenyataanya banyak sekali generasi muda yang kurang peduli dengan budaya peninggalan nenek moyang.
“Faktor utama dalam mendorong dan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah ketersediaan data dan informasi, karena dengan adanya data/informasi yang berkualitas akan menjamin perencanaan dan pembangunan yang berkualitas bagi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
"Pemprov memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Biak bersama masyarakat dan Unicef yang telah berkontribusi nyata membangun kebersihan lingkungan, dengan program sanitasi sudah 100 persen stop BABS," terang Ani.
PJ Sekda Papua, Derek Hegemur mengatakan, untuk tahap pertama, Pemprov Papua menyerahkan sebanyak 779 orang. Mereka terdiri dari honorer K2 dan kontrak yang berusia diatas 35 tahun. Dengan rinciannya, Pemprov Papua Selatan sebanyak 260 orang dan Papua Tengah sebanyak 260 orang. Sementara di Papua Pegunungan sebanyak 259 orang.
"Ini akan menjadi perhatian kita, kemarin kita sudah melihat bersama-sama kasus yang di Pantai Hamadi (hutan mangrove). Yang berikut ini kita akan melihat lagi seperti apa, untuk Cyclops ini, dan harus ada tindakan hukum yang sama seperti apa yang kita sudah lakukan di Pantai Hamadi. Kita akan panggil pihak-pihak terkait, untuk bagaimana kita tindaklanjuti itu. Karena itu sangat merusak," tegasnya.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MP.A menyatakan tentu dari arahan yang telah diberikan pihaknya akan melanjutkan dan melihat kembali apa yang telah tercapai seperti dari sisi regulasi baik dari PJ Gubernur sebelumnya dan juga dari Mentri dalam negeri agar bisa mengaplikasikan pointnya serta melihat target waktunya.
Dikatakan Derek, pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Bantuan ke-17 yayasan pendidikan tersebut diserahkan Pj Gubernur Papua Selatan diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Otsus Setda Papua Selatan Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si, diterima secara simbolis Ketua Yayasan YPPK Merauke Pastor Aloysius Kelbulan, Pr, pada pembukaan Festival Kreasi Seni dan Kreasi Budaya Provinsi Papua Selatan di Lapangan Monumen Kapsul Waktu Merauke, Rabu (15/11/2023) malam.
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023 mencapai 90 persen. Dengan demikian, diharapkan adanya kerja sama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
