Dia mengatakan, sebenarnya tidak memberatkan Pemda Papua jika PAD Papua bagus karena efisiensi akan tertolong. Namun sebaliknya, di tengah refokusing anggaran dari pemerintah pusat, PAD tidak menopang. Belum lagi, kegiatan kegiatan urgen lainya yang dibiayai oleh daerah. Seperti halnya PSU gubernur dan wakil gubernur.
“Pesan saya seluruh penyelenggara dan ASN Pemprov harus netral, hilangkan kepentingan pribadi dan kelompok yang merusak jalanya demokrasi di Papua,” kata Ramses dalam arahannya.
Dari 26 OPD tersebut, Firdaus menyebut Dinas Olahraga dan Pemuda salah satu OPD yang paling besar penerimaannya. Alasannya, banyak aset milik Pemerintah Provinsi Papua terkait gedung mewah yang berstandar internasional, serta venue olahraga lainnya.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, pembiayaan PSU tetap mengacu pada aturan yang berlaku, yakni bersumber dari APBD. Untuk itu, Pemprov Papua melakukan review terhadap proposal anggaran yang diajukan guna memastikan efisiensi penggunaan dana.
“Saya garis bawahi, kepala daerah definitif di kabupaten/kota yang sekarang menjabat harus mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku. Terlebih mereka ada yang berasal dari partai politik dan lain sebagainya, jika dia mau ikut kampanye maka sesuai ketentuan yang berlaku dan dia harus cuti,” kata Ramses.
‘’Pak gubernur sudah ada dan akan segera kita umumkan. Saya belum bisa pastikan tanggalnya, tapi saya akan koordinasi dengan BKN sehubungan dengan jadwal selanutnya,’’ kata Alberth Rapami kepada media ini sesuai bertemu dengan gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
“Mengenai kekurangan anggaran yang dibutuhkan KPU Papua akan dibicaraka lebih lanjut, dalam konteks efisiensi. Akan dibahas kembali setelah dilakukan pencermatan, sehingga benar-benar maksimal,” terangnya.
Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut, KPU Papua mengajukan anggaran sebesar Rp 168 miliar. Angka ini lebih besar dibanding anggaran Pilkada pada November 2024 sebesar Rp 155 miliar. Kemudian Bawaslu Papua mengajukan sebesar Rp 151 miliar atau hampir 200 persen lebih.
Festival yang digelar Pemprov Papua Pegunungan merupakan hasil kolaboarasi pemerintah dengan berbagai orbagisasi muslim seperti MUI dan juga paguyuban KKSS, gerakan ekonomi kreatif dan dewan kesenian Papua Pegunungan dengan menampilkan beberapa grub band lokal untuk mendukung acara tersebut.
Ia menekankan pentingnya menjaga dan merawat rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, serta meningkatkan kesadaran untuk mencintai, bangga, dan paham tentang rupiah.
