Asisten II Setda Provinsi Papua pegunungan Ellay Giban, mengakui jika pihaknya baru selesai melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBD TA 2024 untuk Kabupaten Jayawijaya, dimana ada beberapa catatan yang diberikan terkait mandatoris Spending dan beberapa catatan dari kemendagri dalam jangka waktu 7 hari untuk dapat mengeluarkan SK Gubernur APBD TA 2024
Dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, akan memberi harapan pembangunan yang merata di Papua. Kebijakan pemekaran Provinsi Papua merupakan amanat dan implementasi atas Pasal 76 UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT menjelaskan bahwa meski pendidikan SD sampai SMA-SMK menjadi kewenangan kabupaten namun pihaknya telah mengalokasikan bantuan kepada setiap pelajar dan mahasiswa OAP di 4 kabupaten cakupan provinsi Papua Selatan.
Menanggapi hal ini, Pi Gubernur Papua Selatan Prof Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, mengungkapkan bahwa Pemprov Papua Selatan posisinya menunggu dimulainya pembangunan kantor gubernur, kantor DPR dan kantor MRP Papua Selatan di pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan di KTM Salor, Kurik tersebut.
“Tingkat kehadiran ASN Pemprov 75 hingga 80 persen di hari pertama masuk kantor,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto kepada Cenderawasih Pos, Rabu (3/1) kemarin.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA menyatakan pemerintah Provinsi Papua pegunungan turut Prihatin dan berduka terkait insiden yang terjadi sejak 1 januari kemarin yang berimbas hingga terjadinya penyerangan yang menewaskan dua orang warga dan juga ada korban luka yang masih dirawat di RSUD Wamena.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Setda Papua Suzana Wanggai di Papua, Rabu, mengatakan berdasarkan hasil rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Provinsi Papua berada di peringkat kedua dalam mempertahankan inflasi selama Desember 2023.
Wakil Mentri dalam Negeri Republik Indonesia, John Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan kalau ada keluhan dari masyarakat anggota MRP ini menjadi jembatan agar keluhan tersebut disampaikan kepada pemerintah, dan Anggota MRP tidak melaksanakan tugas di Ibukota Provinsi tapi di wilayah yang diwakili masing –masing dalam lembaga itu.
“Tidak ada alasan bagi ASN menambah waktu libur, harus berpatokan pada surat edaran yang sudah ditetapkan,” tegas Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto kepada Cenderawasih Pos, Senin (1/1).
“Tak perlu euforia berlebihan hingga menimbulkan hal hal yang tidak dinginkan, mari kita jaga Papua dengan malam tahun baru yang berjalam aman dan damai,” ucap Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (29/12).
