Ketua PHRI Papua, Abdul Rajab mengatakan, penurunan okupansi hotel di Provinsi Papua mengalami penurunan semenjak adanya DOB, meski disisi lain bagus untuk pengembangan daerah lainnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, menyebut bunyi surat edarannya antara lain, “dalam rangka menegakkan disiplin dan meningkatkan kinerja ASN, maka Kepala Perangkat Daerah dan seluruh pegawai agar mengikuti apel pagi.”
“Masyarakat di kampung tersebut dapat mengakses internet gratis dalam jangkauan Wi-Fi dengan memanfaatkan bandwith yang disediakan Pemprov Papua. Namun penggunaan bandwith ini akan diatur waktu distribusinya agar bisa dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat,” ucap Jeri, Kamis (1/2).
Tidak hanya itu, Gereja juga diharapkan menjadi tempat untuk mensosialisaiskan program kerja pemerintah, dengan mengajak masyarakat berpartispasi membangun tanah Papua ke depan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Yohanis Walilo menyebutkan, tiga sektor tersebut meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. “Berbicara soal manusia pasti arahnya ke tiga sektor itu, sementara sektor lain menjadi pelengkap ketiga sektor tersebut,” ucap Walilo, kepada wartawan.
“Masyarakat di kampung tersebut dapat mengakses internet gratis dalam jangkauan Wi-Fi dengan memanfaatkan bandwith yang disediakan Pemprov Papua. Namun penggunaan bandwith ini akan diatur waktu distribusinya agar bisa dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat,” ucap Jeri, Kamis (1/2).
Menurut Jeri, Pemerintah melalui organisasi perangkat daerah pengampu urusan ekonomi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan kabupaten/kota, Bulog dan stakeholder lainnya terus melakukan monitoring pergerakan stok, harga dan rantai distribusi.
“Pemprov di Tanah Papua perlu memberikan ruang kepada kami atas putusan MK 41 PU/XVII/2019 untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada LKMPB agar diikutsertakan terlibat mengikuti tes,” kata Kris saat ditemui di Sekretariatnya di Polimak, Tasangka, Selasa (30/1).
Kepala Dinas Kominfo Jeri Agus Yudianto, menyampaikan hal ini seiring dengan dana otonomi khusus (Otsus) yang sudah langsung ditransfer ke kabupaten/kota dan provinsi dari pusat.
Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyebut evaluasi RPJPD menjadi momentum strategis dan komitmen Pemerintah Provinsi Papua, menunjukkan bukti transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi perencanaan pembangunan jangka panjang.