Hal ini disampaikan Ketua LVRI Papua, Muznibi, pada peringatan HUT ke-67 LVRI yang digelar di Kantor Veteran, di Jayapura Jumat (19/1) kemarin. Dimana peringatan HUT LVRI sendiri jatuh pada tanggal 2 Januari.
“Terkait ada pejabat kita yang berangkat ke Amerika, itu saya yang tugaskan mereka untuk bertemu dengan Kedutaan Besar RI yang ada di sana (Amerika-red) guna membahas persoalan beasiswa ini,” tegas Derek, saat menyampaikan hal itu di hadapan para orang tua penerima beasiswa SUP.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto mengatakan dukungan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan yang mana pihaknya memfasilitasi khusus pendanaan pada Pemilukada.
Ketua DPC Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura dan juga Dosen Pascasarjana STIH Biak, Anthon Raharusun, mengatakan berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah maupun TNI-Polri, hanya saja belum membuahkan hasil bahkan belum ada suatu kemajuan yang berarti.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan Pemerintah Provinsi Papua pegunungan sebagai pemerintahan transisi dari Provinsi Papua akan pihaknya mengelola 677 mahasiswa Asal Papua pegunungan yang berada di dalam negeri ada 588 dan luar Negeri 89 mahasiswa yang mayoritas berada di Amerika dan Australia.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S,IP, M.P.A mengakui jika pihaknya telah melakukan pertemuan khusus dengan Direktur interprize PT Telkom Indonesia sebab pemerintah ingin ada peningkatan jaringan telekomunikasi baik itu internet dan jaringan mobile Phone yang berguna untuk meningkatkan pelayanan.
Christian berkeyakinan bahwa dengan dibentuknya tim gabungan ini, maka masalah tersebut akan selesai. Pasalnya, selama ini masalah tersebut tidak selesai lantaran belum melibatkan berbagai pihak
Adapun rapat tersebut digelar selama dua hari (16-17/1) di Kantor Gubernur Papua, dengan melibatkan para bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Papua, termasuk Mendagri dan perwakilan dari tiga Daerah Otonomi Baru (DOB).
Pengosongan rekening di setiap bendahara pengeluaran OPD tersebut, jelas Sucahyo, untuk bisa melakukan perhitungan berapa dana sisa atau Silpa di tahun 2023. Karena itu, jika masih ada dana yang tidak terpakai sampai tanggal 30 Desember 2023 maka harus segera disetorkan kembali ke kas daerah kembali.