Gerakan pangan murah ini dikatakan menandakan bahwa pemerintah hadir ke tengah tengah masyasrakat guna memberikan kemudahan bagi umat saat memasuki hari hari besar keagamaan.
upati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, menjelaskan bahwa status jalan dan jembatan menuju Distrik Naukenjerai merupakan provinsi sehingga jalan dan jembatan tersebut menjadi tanggungjawab provinsi.
Menurutnya, penting untuk menjelaskan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, nilai buku, lokasi, luas, panjang, serta nilai aset yang diserahkan. Tak hanya itu kata Anggiat, perlunya diselesaikan juga masalah narasi terkait penyerahan aset, termasuk pembuatan peraturan gubernur dan kebijakan akuntansi khusus.
“Masyarakat saat berbelanja di toko toko ritel memperhatikan barang yang dibeli, jika misalkan ditemui masa berlaku dari barang tersebut sudah kadaluwarsa maka segera melaporkannya,” ucap Jeri.
“Dari hasil peninjauan kami di lapangan, ada sebagian warga di Kota Jayapura yang tidak memiliki kamar mandi atau toilet. Ada juga yang memiliki itu, namun sudah rusak, sehingga perlu dibuatkan,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Papua, dr Aaron Rumainum, saat dikonfirmasi, Selasa (12/3) kemarin.
Bagi Jeri, sejarah bagian yang tak terpisahkan atas kemajuan suatu daerah. Bahkan melalui instansi teknis pengampu, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat, turut mengelola situs situs budaya yang dikelola langsung dan yang dikelola bersama Pemda kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan siap mendukung penunjukan Papua sebagai tuan rumah Piala AFF U-16 tahun 2024. Ini menjadi kebanggaan bersama mengingat setelah 3 tahun lalu sukses menggelar event nasional akhirnya saat ini ada event berkelas internasional yang kembali dimainkan di Stadion Lukas Enembe.
Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi Papua segera meminta penjelasan pihak distributor. Terutama distributor minyakita, karena ada temuan penjualan Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Dimana HET Minyakita yang ditetapkan pemerintah sebelumnya sebesar Rp 14.000 per liter.
Dimana Hak-hak perempuan itu antara lain, hak politik, hak perempuan dalam birokrasi, ekonomi , pendidikan dan kesehatan serta berbagai hal lainnya agar perempuan juga setera dengan laki – laki dalam pengambilan keputusan apapun.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan Program kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat ini sebenarnya bukan program baru, ini Program yang sudah dianggarkan dalam tahun ini kususnya untuk pelayanan dasar kepada masyarakat, namunsedikit ditingkatkan volumenya.
