Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Setyo Wahyudi mengatakan, pencanangan inflasi merupakan hal yang harus dilakukan, karena amanah dari pemerintah pusat.
"SMK 5 ini punya jurusan multimedia, kita akan berkolaborasi dengan mereka. Kita akan berikan pemahaman dan meningkatkan kapasitas murid di bidang teknologi," kata Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri A. Yudianto, kepada wartawan.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Setyo Wahyudi mengatakan kegiatan ini juga dalam rangka perayaan HUT ke-79 RI sehingga dapat memperkuat rasa nasionalisme.
Pj. Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan, ketika berbicara stunting artinya ini berbicara tentang seorang ataupun anak-anak yang kemudian akan tumbuh 20-40 tahun ke depan yang akan terus melanjutkan roda pembangunan atau pemerintahan di daerah ini secara khusus di Papua Pegunungan.
Menurut, Ketua Panitia Pelaksanaan HUT RI ke-79, Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Setyo Wahyudi, berbagai rangkaian kegiatan akn dilakukn baik itu bakti sosial, bersih-bersi dan juga perlombaan, hingga acara puncak akan dilaksanakan di Stadion Mandala Jayapura.
 Pelaksana Tugas, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Alexander Koostan Y Kapisa, menyampaikan posisi dana cadangan Pemprov awal dirinya menjabat sekitar Rp 400-an miliar.
Kendati ASN harus menjaga netralitas, namun lanjut Mad- daremmeng sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri, ASN diperbolehkan hadir pada saat kampanye terbuka pasangan calon untuk mendengarkan visi misi dari pasangan calon tersebut.
  Diketahui, jumlah tenaga honorer Pemprov Papua yang diproses pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 3.450 orang. Dari jumlah tersebut, honorer berusia dibawah 35 tahun sebanyak 2.253 orang, sedangkan diatas 35 tahun berjumlah 1.070 orang.
Kegiatan yang dilakukan ini mulai dari kegiatan imigrasi untuk pelayanan pasport, layanan layanan kekayaan intelektual, pakai, industri tapi juga kekayaan intelektual komunal, dengan ekspresi budaya tradisional, pengetahauan tradisonal dan sumberdaya genetik potensi indikasi geografis.
"Dapat kami sampaikan bahwa APBD, didasarkan pada prinsip-prinsip : ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, berkeadilan, kepatutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua," jelas Hegemur.
