Pemerintah Kota Jayapura kata dia sejak lama ingin mendorong jaminan keselamatan laut di Kota Jayapura. Salah satunya dengan membangun Pos SAR di setiap tempat wisata khususnya pantai-pantai yang ada di Kota Jayapura.
Menyambut hari jadi Kota Jayapura ini, sejumlah kegiatan digelarMoment ini tentunya ditunggu tunggu berbagai pihak, terutama pemerintah Kota Jayapura. Adapun berbagai kegiatan telah dilakukan dalam rangka memeriahkan moment ulang tahun tersebut.
  Dian mengaku, jika beberapa hari yang lalu pihaknya melakukan pertemuan bersama dengan Penjabat Wali Kota, Bulog, dan Aprindo membahas terkait ketersedian bahan pokok jelang Ramadan.
Kepala Disperindagkop UKM Kota Jayapura Robert Awi, di Jayapura, Selasa, mengatakan para distributor juga telah menjadwalkan pengiriman bahan pangan ke daerah ini sebanyak dua kali dalam sebulan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dispendukcapil ) Kota Jayapura, Raymond Mandibondibo menanggapi wacana soal urusan catatan sipil akan pindah ke kantor urusan agama (KUA).Â
  Saat ini jumlah warga Kota Jayapura yang sudah memiliki KTP elektronik sebanyak 235.000. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri menargetkan 70.000 atau 30% dari total warga yang sudah memiliki KTP elektronik itu sudah harus memiliki IKD.
  Kemudian dalam rapat terbaru itu juga disepakati mengenai pembayaran biaya kuliah untuk tahun 2024 sampai 2026. Terkait itu, juga sudah disepakati angka-angkanya di setiap daerah, mulai dari tingkat provinsi, kota dan beberapa kabupaten di tanah Papua yang mana intinya tetap ditanggung bersama.
  Pejabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Kota Jayapura itu sebagai upaya membantu Pemerintah Kota Jayapura dalam menekan angka inflasi di Kota Jayapura. Meskipun saat ini inflasi di Kota Jayapura masih dapat dikendalikan.
  Frans Pekey menyatakan Pemerintah Kota Jayapura telah berkerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan, untuk memberikan santunan ahli waris bagi petugas yang menjadi korban Pemilu serentak pada rabu (14/2/2024) lalu.
  "Jadi kita tidak ada lagi pengawas ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, karena sudah dialihkan ke provinsi dan terkait dengan tugas-tugas mereka, itukan mengawasi pekerjaan yang terkait dengan tenaga kerja yang diberdayakan," bebernya.
