Kepala Satpol PP Kota Jayapura, Dionisus Deda, menegaskan, tidak ada kompromi mengenai aktivitas para pedagang kaki lima yang menggelar jualan di luar kawasan Pasar. "Kami akan tindak tidak ada kompromi soal itu," tegasnya.
 Menurut Sohilait, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Jayapura juga harus mengambil peran dalam menyukseskan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. "Kaum ibu merupakan motor penggerak bagi anggota keluarga untuk menyalurkan hak suara saat pencoblosan," ujarnya.
  Dia mengatakan pengurusannya tidak susah dan pemerintah tentunya memberikan kemudahan termasuk tidak dikenakan biaya sepeserpun dalam pengurusannya. Hanya saja pengurusan KTP atau dokumen kependudukan ini disesuaikan dengan mekanisme dan aturan yang diterapkan undang-undang.
  Sehubungan dengan hari Sumpah Pemuda yang mana Pemuda lah yang menjadi motor penggerak bangsa ini ke depan, pemerintah kota Jayapura juga telah memberikan support yang tinggi terhadap peran pemuda di Kota Jayapura terutama melalui sejumlah organisasi kepemudaan yang ada.
  Asisten 2 Setda Kota Jayapura Widi Hartanti mengatakan, lomba ini tidak hanya menjadi ajang kreativitas seni tetapi juga sebagai wujud nyata upaya kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagaimana semangat yang terkandung dalam Sumpah Pemuda.
  Dia menjelaskan, tahun ini Pemerintah Kota Jayapura mendapatkan alokasi dana Otsus sebesar Rp 181 miliar. Saat ini, penyerapannya sudah masuk tahap kedua di mana untuk penyerapan dana Otsus ini, dibagi dalam tiga tahap mulai dari tahap pertama 30%, tahap kedua 45% dan tahap ketiga 25%.
  Adapun jabatan yang dilantik sebagai pejabat definitive ini, yakni jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura dijabat oleh Abdul Majid. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jayapura dijabat oleh Dionisius Deda.
  Kepala Lurah Hamadi, Yohanes Fredi Raprap, menjelaskan kegiatan simulasi bencana dan cara pencegahannya harus diajarkan kepada anak-anak sekolah, agar anak-anak atau masyarakat sejak dini harus mengetahui apa saja yang perlu dilakukan pada saat terjadinya bencana itu terjadi.
 Menurut Sohilait, Kota Jayapura merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapatkan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dalam melaksanakan percepatan penurunan malaria.
  Dikatakan, sebagian besar UMKM di Kota Jayapura memang berpenghasilan di bawah Rp 50 juta dan kepada mereka pemerintah tidak memungut pajak. Namun apabila ada UMKM yang berpotensi naik ke penghasilan Rp 200 juta, maka pemerintah akan membantu untuk pengembangan dan produktivitasnya yang lebih besar ke depan.
