Namun 14 Februari tahun ini sedikit berbeda, dimana secara serentak di seluruh Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak untuk, memilih pasangan presiden dan wakil presiden serta legislative. Karena itu, bagi yang berusia 17 tahun atau mempunyai hak pilih, wajib untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilu ini.
Kepala BKPP Kota Jayapura, Robert Betaubun menerangkan,dalam manajemen organisasi, kegiatan administrasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan, bahkan dapat dikatakan tanpa pengelolaan administrasi yang baik, maka tujuan organisasi tidak akan dapat tercapai.
Dia berharap Pansus nanti tidak hanya mendalami mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura terkait dengan data-data tenaga honorer, tetapi secara menyeluruh harus mengusut tuntas masalah tersebut. "Bukan untuk perekrutan saja, tetapi mengusut tuntas masalah ini," ujarnya.
Penjabat Walikota Jayapura, Dr Frans Pekei menyatakan bahwa Pemkot tengah menyiapkan aturan main untuk menertibkan warga yang biasa mabuk dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga lain.
Intinya semua spare part yang di luar bawaan pabrik atau dealer apalagi yang mengeluarkan suara berisik dan mengganggu kenyamanan bisa ditindak. Ditlantas Polda Papua, Kombes Pol Abrianto Pardede menyampaikan bahwa dari kasus viral terjadi beberapa waktu lalu yang berbuntut keributan, pihaknya mencoba menumbuhkan kesadaran warga dengan pelarangan.
Karena itu, Pemerintah Kota Jayapura menjanjikan untuk segera membenahi kawasan itu. Namun Pemkot Jayapura tidak bisa bergerak sendiri, tetapi akan meminta bantuan pemerintah pusat dan juga Pemerintah Provinsi Papua.
Dikatakan, penanganan jalan melalui mekanisme inpres tersebut usulannya dari Pemkot Jayapura. Tetapi ditangani oleh Balai Jalan, seperti Jalan Patin dan Jalan Swakarsa di Koya Timur, Jalan Baring-baring di Koya Barat, Jalan Rambutan.
Yang tersisa tinggal symbol – symbol rumah ibadah untuk mencerminkan jika seluruh agama di Jayapura hidup rukun. Terkait ini, Pj Walikota Jayapura, Frans Pekei meminta agar seiring dibangunnya lagi tugu yang rusak tersebut maka sikap toleransi antar umat beragama harus terus dijaga.
Meskipun tergolong memiliki pasar yang terbuka, namun Potensi perikanan ini belum cukup memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Jayapura. "Potensi kita ada, tetapi kontribusi dari sumber sumber daya ini belum ada," ungkap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan kota Jayapura, Matheys Sibi, Sabtu (20/1).
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, penggunaan dana otonomi khusus di Pemkot Jayapura tetap difokuskan untuk beberapa program unggulan yang menjadi prioritas. Terutama di bidang pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan pendidikan bagi orang asli Papua.
