Dikatakan, kompetensi atau kemampuan dalam dunia kerja sangat penting karena dengan begitu masyarakat akan bersaing secara sehat. Sebaliknya apabila bermalas-malasan atau tidak meningkatkan kompetensi maka akan mengalami ketertinggalan dari masyarakat lainnya.
Setidaknya ada satu anggota KPPS yang berprofesi sebagai anggota Satpol PP di Pemkot Jayapura dan juga oknum lurah yang ikut ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Bawaslu Papua sesaat setelah pelaksanaan Pemilu serentak tersebut.
Penjabat Sekda kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan, belum adanya penanganan itu disebabkan karena terkait ketersediaan anggaran. Apalagi untuk mengerjakan pengaman atau talud di sepanjang kawasan pantai Skouw ini membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Apabila ada oknum ASN yang terlibat menurutnya semua diserahkan semuanya kepada pihak penyelenggara sebab tentunya ada perangkat sistem untuk penyelesaian dan tindakan.
"Saat ini sudah memasuki musim tanam pertama sehingga kami segera menanam pada lahan yang telah disiapkan namun kami lebih dulu melihat kebutuhan jika itu terkait dengan program nasional terkait penurunan stunting maka kami menanam padi Inpari IR Zinc," katanya.
Pihaknya juga menegaskan bagi nama-nama yang sempat diumumkan lulus namun tidak bekerja atau berada di luar kantor dinas, namun namanya muncul, sudah pasti akan diverifikasi dan divalidasi kembali sehingga yang tidak bekerja sudah pasti akan dibatalkan atau dikeluarkan dari data yang sudah diumumkan lulus tersebut.
Selanjutnya H -1 salah satu 13 Februari, lanjutan distribusi logistik keempat distrik lainnya akan dilakukan. Karena itu pihaknya berharap dengan tepat waktunya proses distribusi logistik ini, akan memperlancar proses pelaksanaan Pemilu di kota Jayapura terutama persiapan-persiapan di TPS. Mulai dari pelaksanaan pemungutan suara perhitungan suara sampai pada tahapan penetapan suara.
Dia mengatakan, keterlibatan masyarakat yang sudah tercatat memiliki hak pilih, akan turut memberikan kontribusi untuk menentukan pemimpin terbaik bangsa ini dan juga calon wakil rakyat untuk 5 tahun kedepan. Karena itu dirinya juga meminta supaya masyarakat tidak boleh golput.
Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, apa yang telah diarahkan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan lingkungan hidup terkait dengan pengelolaan sampah APK ini tentu akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Jayapura melalui dinas teknis.
"Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada Muhammadiyah yang terus memberikan kontribusi dalam pembangunan dalam berbagai bidang di kota Jayapura. Muhammadiyah ini telah menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Jayapura dalam membangun Kota Jayapura. Dari waktu ke waktu sampai dengan saat ini," kata Frans Pekey, Jumat (9/2).
