Dia mengingatkan, instansi teknis di Pemkot Jayapura supaya memprioritaskan penanganan masalah banjir di Kota Jayapura terutama di daerah aliran sungai atau Kali Acai yang selalu menjadi titik limpahan bencana banjir di wilayah sekitar Abepura. Selain itu, dia juga meminta, agar penanganan masalah prioritas tidak bisa dinomorduakan,.
Selain itu, LBH Papua juga minta Pemerintah Provinsi Papua wajib memastikan dan memenuhi hak atas lingkungan hidup dan hak atas kesehatan bagi warga RT 01 dan RT 02 Dusun Konya (Kota Baru, Distrik Abepura).
Tujuannya agar tidak saling bertabrakan dan akhirnya mempengaruhi banyak aspek, terlebih output dari event itu sendiri. Pihak Dinas Pariwisata lantas menyampaikan bahwa ke depan semua event perlu dilaporkan ke dinas untuk mendapatkan rekomendasi.
Pemerintah Kota Jayapura kata dia sejak lama ingin mendorong jaminan keselamatan laut di Kota Jayapura. Salah satunya dengan membangun Pos SAR di setiap tempat wisata khususnya pantai-pantai yang ada di Kota Jayapura.
Menyambut hari jadi Kota Jayapura ini, sejumlah kegiatan digelarMoment ini tentunya ditunggu tunggu berbagai pihak, terutama pemerintah Kota Jayapura. Adapun berbagai kegiatan telah dilakukan dalam rangka memeriahkan moment ulang tahun tersebut.
Dian mengaku, jika beberapa hari yang lalu pihaknya melakukan pertemuan bersama dengan Penjabat Wali Kota, Bulog, dan Aprindo membahas terkait ketersedian bahan pokok jelang Ramadan.
Kepala Disperindagkop UKM Kota Jayapura Robert Awi, di Jayapura, Selasa, mengatakan para distributor juga telah menjadwalkan pengiriman bahan pangan ke daerah ini sebanyak dua kali dalam sebulan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dispendukcapil ) Kota Jayapura, Raymond Mandibondibo menanggapi wacana soal urusan catatan sipil akan pindah ke kantor urusan agama (KUA).
Saat ini jumlah warga Kota Jayapura yang sudah memiliki KTP elektronik sebanyak 235.000. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri menargetkan 70.000 atau 30% dari total warga yang sudah memiliki KTP elektronik itu sudah harus memiliki IKD.
Kemudian dalam rapat terbaru itu juga disepakati mengenai pembayaran biaya kuliah untuk tahun 2024 sampai 2026. Terkait itu, juga sudah disepakati angka-angkanya di setiap daerah, mulai dari tingkat provinsi, kota dan beberapa kabupaten di tanah Papua yang mana intinya tetap ditanggung bersama.
