Dalam sidak tersebut, Wakil Wali Kota meninjau langsung kondisi pelayanan publik sekaligus mengecek tingkat keaktifan anjungan pelayanan yang tersedia di MPP Jayapura.
Sidak ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memas
Ia menjelaskan bahwa retribusi sampah rumah tangga merupakan salah satu sumber penting dalam pembiayaan pengelolaan kebersihan kota, mulai dari pengangkutan hingga pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir.
Padahal, Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, sebelumnya telah menegaskan larangan berjualan di pinggir jalan maupun di atas trotoar karena mengganggu ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Muchlis Karim, mengatakan kunjungan tersebut merupakan agenda nasional yang diinisiasi oleh Ibu Selvi Gibran Rakabuming selaku Pembina Seruni KMP.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pangan Papua Sri Utami mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan MBG sebagai bagian dari program Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang wajib didukung seluruh daerah, termasuk Papua.
Rustan menjelaskan, pada tahun 2026 Pemkot Jayapura tidak hanya melakukan pendataan calon penerima bantuan baru, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang mengalami musibah kebakaran, terutama bagi w
Kondisi ini mendorong Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, bersama Wakil Wali Kota, Rustan Saru, mengambil langkah tegas. Pemerintah Kota Jayapura secara terbuka menyatakan “perang” terhadap ASN indisipliner—sebuah komitmen
Menurut Asep, tahapan awal yang menjadi fokus utama saat ini adalah perhitungan harga lahan di lokasi yang telah direncanakan. Setelah proses tersebut rampung, pemerintah akan menyampaikan hasilnya kepada para pemilik la
Wali Kota mengungkapkan bahwa sejumlah pedagang buah musiman sempat mengajukan permohonan secara langsung untuk berjualan di pinggir jalan. Namun, permintaan tersebut dengan tegas ditolak oleh Pemerintah Kota Jayapura.
Menurut Muchlis Karim, selama ini Pemerintah Kota Jayapura telah melaksanakan pelaporan LHKPN dengan baik dan sebagian besar telah tuntas. "Tahun 2026 seluruh pejabat dan ASN yang wajib lapor dapat menyelesaikan pelapora
