Pemerintah Kota Jayapura melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura, Makzi L. Atanai mengatakan pihaknya mengapresiasi keberadaan mahasiswa KKN yang telah menjalankan program dan kegiatannya bersama masyarakat di kampung-kampung selama kurang lebih 1 bulan.
 Menurut Sri, mekanisme sebenarnya untuk memastikan pasien mengidap penyakit tersebut harusnya dari rumah sakit mengirim hasil pemeriksaan ke Labkesmas dan dilakukan pengujian, baru bisa dipastikan positif atau tidak.
 Kepala Bidang SMA/SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pemkot Nur Jaya mengatakan roh dari sekolah kejuruan ada pada link and match, yaitu adanya keterikatan antara sekolah dan dunia usaha dan industri.
Dana Bosda ini diberikan khusus kepada siswa-siswi orang asli Papua Port Numbay. Hal itu dikarenakan sumber dana tersebut berasal dari alokasi anggaran dana khusus (Otsus) senilai Rp 6 miliar dengan pembagian Rp 4 Miliar untuk SMA dan Rp 2 miliar untuk SMK.
  Tidak hanya bidang pendidikan, sektor pariwisata juga menjadi salah satu potensi yang dipromosikan oleh Pemerintah Kota Jayapura melalui media tersebut. Khusus untuk bidang pendidikan ada beberapa potensi yang ditampilkan oleh Pemerintah Kota Jayapura seperti olahraga seni pembelajaran gasing, dan penampilan grup Marching Band dari SMAN 4 Jayapura.
  Terkait kenaikan pajak dan retribusi yang diterapkan saat ini, menurut Robby, pihaknya baru menerapkan sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Di mana dalam aturan itu ada yang mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami pengurangan.
Hal ini juga sebagai upaya Pemerintah Kota Jayapura untuk menekan angka kejahatan di Kota Jayapura. Karena itu, dia memastikan sebelum Desember nanti, tidak ada lagi anak-anak jalanan di wilayah kota Jayapura yang berkeliaran.
  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura Robby Awi, mengatakan hingga Agustus 2024 realisasi target PAD sudah mencapai Rp 169 miliar atau 65 persen, dan tersisa Rp 170 miliar.
  Pemerintah kota Jayapura kemudian merespon dengan melakukan penundaan terhadap tahapan pengangkatan terhadap ribuan tenaga kontrak tersebut. Di satu sisi verifikasi dan validasi ulang di tingkat OPD kemudian dilakukan dan hasilnya ada cukup banyak nama tenaga kontrak yang masuk dalam data pengangkatan itu yang justru diduga tidak tercatat sebagai tenaga honorer alias siluman.
 Dia mengatakan penataan kota terhadap masalah-masalah sosial ini harus dilakukan segera. Karena Kota Jayapura saat ini menuju kota industri dan jasa yang terus berkembang pesat ke depannya. Karena itu perlu dimulai penataan pada bagian-bagian lain yang juga dapat memberikan pengaruh terhadap pengembangan dan kemajuan kota kedepannya.
