Abisai menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), harus menjalankan program yang telah dianggarkan secara optimal dan bertanggung jawab.
  Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, MM, menyampaikan bahwa pihaknya segera menggelar pertemuan untuk membicarakan kemungkinan perubahan jadwal kegiatan belajar mengajar selama bulan puasa.
  Kegiatan pencanangan tahun ini akan diramaikan dengan sejumlah agenda sosial dan pelayanan publik, di antaranya aksi bersih-bersih sampah di sepanjang Pantai Holtekamp, layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, serta
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jayapura, Asep Khaled, menjelaskan bahwa perencanaan perbaikan jalan tersebut sebenarnya telah diusulkan ke pemerintah pusat pada tahun 2025 lalu. Namun, usulan
Padahal, kawasan tersebut merupakan area yang sebelumnya telah ditertibkan langsung oleh Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, pada awal masa kepemimpinannya. Namun dalam pantauan terbaru, lokasi tersebut kembali ditempati p
Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Asep Khaled, menegaskan bahwa pada prinsipnya pembangunan di kawasan rawan risiko tidak dibenarkan dan telah diatur secara jelas dalam regulasi yang berlaku.
Wali Kota Jayapura menerima setiap aspirasi warga dengan terbuka dan memberikan respons langsung atas permasalahan yang disampaikan. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jayapura untuk terus meningkatkan kualitas pelay
  Penyerahan santunan tersebut dilakukan dalam apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab pemerin
 Wali Kota menegaskan pentingnya kedisiplinan, etos kerja, serta komitmen dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap kinerja ASN tidak hanya dilakukan melalui apel pagi,
 Wali Kota Abisai Rollo meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang agar lebih jeli, selektif, dan profesional dalam mengeluarkan izin, terutama izin yang berpotensi berdampak langsung terhadap ling
