Mulanya Frans Pekey menanyakan kepada seluruh ASN yang mengikuti apel pagi terkait dengan pembagian TPP yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura. Hanya saja pembagian itu melalui OPD masing-masing, karena tetap harus mengikuti mekanisme dan tahapan yang ada.
 Tidak hanya itu, setiap pembangunan sekolah atau penambahan ruang kelas perlu memperhatikan fasilitas penunjang dalam proses belajar mengajar di kelas agar dalam perencanaan dapat dirancang dan dianggarkan menjadi satu kesatuan dengan sarana prasarana kelengkapan sekolah.
  Karena itu, pihaknya berharap dengan dukungan peralatan yang diberikan itu dapat memotivasi para pelaku usaha pemula tersebut. Selain itu dapat meningkatkan nilai jual usaha para pelaku ekonomi OAP itu. Pihaknya juga akan melakukan  pendampingan sehingga bisa dilihat proses perkembangan usaha mereka kedepannya.
  Menurutnya, dukungan masyarakat ini penting karena partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas dapat menjadikan penyelenggaraan kegiatan pesta demokrasi itu berjalan aman dan lancar seperti yang sudah terjadi sebelumnya pada saat pemilu presiden dan DPR pada Februari lalu.
  "Karena itu tugas dan tanggung jawab kita semua terus merawat perbedaan kebersamaan harmoni antara satu dengan yang lainnya saling tolong menolong. Karena sesungguhnya perbedaan itu satu kodrat, perbedaan itu adalah seni untuk kita saling melengkapi tugas kita hanya menjaga dan merawatnya supaya selalu dalam semangat kebersamaan," ujarnya.
  Kepala BKPP Kota Jayapura, Robert Betaubun mengatakan, untuk pemetaan berdasarkan kelas ini membutuhkan waktu, karena jumlah ASN yang diangkat tahun ini sangat banyak, mencapai ribuan orang.
  Dia mengatakan, secara keseluruhan jumlah tenaga honorer di Kota Jayapura mencapai 3000-an orang. Di mana sebelumnya sebanyak lebih dari 1000 orang sudah terakomonir dalam pengangkatan formasi khusus Papua. Kemudian Pemkot Jayapura mendapatkan formasi baru untuk pengangkatan P3K sebanyak lebih dari 2000 orang. Sehingga total 3000 tenaga honorer dan kontrak di Kota Jayapura akan diangkat baik itu PNS maupun ASN P3K.
 Seperti realisasi PAD, Panja LKPJ meminta agar Pemkot Jayapura mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Melakukan kembali pendataan ulang wajib pajak, melakukan monitoring rutin dan evaluasi, meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan.
  Karena itu sebuah keharusan dan kewajiban bagi pegawai di Pemkot Jayapura untuk menggunakan atribut secara lengkap. Sehubungan dengan pemanfaatan atribut itu pada Senin (6/5), PJ Walikota Jayapura didampingi Asisten 1 melakukan sidak bagi seluruh ASN di Kota Jayapura untuk memastikan kelengkapan atribut pada saat menjalankan tugasnya di kantor.
  Diapun meminta kepada DPRD Kota Jayapura dan juga jajaran Pemerintah Kota Jayapura sebagai penyelenggara Pemerintahan serta seluruh komponen Bangsa yang ada di Kota Jayapura untuk berkolaborasi dan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Jayapura.
