Penghargaan ini diterima langsung Bupati Jayawijaya berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi KPK atas capaian Pemkab Jayawijaya yang mengalami peningkatan dalam pencegahan korupsi, dimana Jayawijaya berhasil meraih Predikat 8 kali wajar tanpa penyecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Papua.
"Saya mengajak semua elemen di Kabupaten Jayapura untuk bersinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sama-sama kita bisa mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik tanpa ada korupsi,"ungkap Triwarno saat menghadiri Road to Hakordia di Istora Papua Bangkit, Sentani, Selasa (14/11) kemarin.
Hari Pahlawan 1O November 2023 tingkat Kabupaten Jayapura dilaksanakan dengan kegiatan penghormatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Marthen Indey di Jalan Raya Sentani-Depapre, sekaligus menyerahkan sembako di keluarga pahlawan di Doyo
 Kegiatan jalan sehat dan senam pada Kamis (9/11) kemarin, dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Tolikara, Marthen Kogoya, SH.,M.AP dan diikuti Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh staf, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karubaga berserta jajaran, pimpinan bersama staf OPD, dan seluruh tenaga kesehatan serta anggota TNI-Polri.
"Kita akan pasang 60 unit CCTV di komplek perkantoran Bupati Jayapura di Gunung Merah, Sentani. Ini sudah termasuk di dalamnya di Kantor OPD. Memang tidak sekaligus kita langsung pasang 60 unit CCTV tapi bertahap. Saat ini sudah dipasang 30 unit CCTV dan akan dipasang lagi sisanya dalam waktu dekat ini,"ungkapnya, Rabu (8/11) kemarin.
Untuk KPU Kabupaten Jayapura dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dianggarkan sebesar Rp 55 miliar. Ini juga di luar dari dana hibah untuk Bawaslu Kabupaten Jayapura maupun untuk hal keamanan pada saat Pemilu.
"Kita sudah dorong seluruh OPD di lingkungan Pemkab Jayapura untuk menggenjot realisasi pekerjaan fisik dan penyerapan keuangan di masa akhir tahun 2023,"ungkapnya, Senin (6/11) kemarin.
"Untuk dana hibah ke KPU Kabupaten Jayapura tetap ada dan kita ada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) jadi semua nanti soal perhitungan berapa dana hibahnya, TAPD yang tahu mekanismenya. Tapi yang pasti tetap kita berikan dana hibah sesuai kemampuan keuangan daerah,"ungkapnya, Senin (6/11) kemarin.
Daniel menjelaskan, terkait Surat Nomor 900.1.1 yang disampaikan Mendagri untuk Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Jayapura sampai tanggal 3 November 2023 KPU Kabupaten Jayapura sudah berkoordinasi dengan Pemkab Jayapura terkait dana permoho8nan hibah Pemilu 2024.
"Usia bangunan gedung D yang terbakar sudah 20 tahun lebih sejak pemerintah Kabupaten Jayapura lokasinya dipindah dari APO di Kota Jayapura, sehingga secara bangunan memang harus diperhitungkan. Jika sudah mengalami kebakaran api menyala selama 5 jam tentu rawan kekuatan materialnya,’’ucap Sekda Hana, Jumat (3/11) kemarin.
