PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor menyebutkan sesuai dengan tema yang diusung pada pelaksanaan TMMD ke 121 tahun 2024 dimana dharma bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di Wilayah Kabupaten Jayawijaya maka kepada seluruh satgas yang melaksanakan jangan pernah lelah dan pamrih membantu rakyat.
Dia mengatakan, khusus untuk Peraturan daerah tentang minuman keras pihaknya selalu melakukan pengawasan di tempat-tempat atau toko yang melakukan penjualan minuman keras yang dapatkan izin dari pemerintah.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor saat membuka TMMD ke 121 Kodim 1702/ Jayawijaya menjelaskan bahwa TMMD adalah operasi bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral bersama kementrian LPNK, pemerintah daerah dan komponen masyarakat sebagai upaya mendukung program pemerintah percepatan pembangunan.
Terkait hal ini, Kepala BNNK Jayapura Arianto tidak tinggal diam, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi bahaya Narkoba dan melawan Narkoba di Kabupaten Jayapura yang diberikan kepada pelajar SMP dan SMA sederajat.
Terkait hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura Parson Horota mengatakan, dibangunnya Hotel Tabita Sentani, Kabupaten Jayapura adalah untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Jayapura bisa memperoleh PAD, dimana Hotel Tabita bisa dikelola pihak ketiga atau investor dan Pemkab mendapatkan pemasukan dari sana.
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor saat ini terus mendorong lewat dana alokasi khusus lintas kementrian. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Josias H.K Oeghoede mengatakan rencana pembangunan sport center ini lokasinya telah disiapkan di Distrik Biak Timur.
Ketua Panitia FBLB sekaligus sebagai Asisten I Setda Kabupaten Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, menyatakan ini kali pertama FBLB masuk dalam top ten tahun 2024 sehingga pemerintah juga persiapannya lebih maksimal, lebih rapi dan tetap berkolaborasi.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Petrus Yumte mengatakan, tantangan pemberantasan korupsi saat ini adalah penanganan korupsi skala kecil. Petrus Yumte menyebutkan, rendahnya MCP Mimika karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang memperhatikan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami dalam rangka menyerap informasi, pikiran, pendapat dan pandangan langsung dari lapangan tentang apa masalah yang dihadapi tim eliminasi malaria. Karena dalam RPJMN itu, target bangsa ini 2030 eliminasi malaria sudah selesai,” ungkap Prof Ganjar Razuni.
"Memang seharusnya semua harus imbang, antara penyerapan keuangan dan fisik. Walaupun demikian, penyerapan keuangan lebih besar ini tentu lebih bagus, karena dalam hal tender memang harus mengeluarkan uang walaupun pekerjaannya belum selesai total, sehingga kalau anggaran lebih besar sudah dikeluarkan dari fisik lebih bagus karena nanti bisa mendongkrak progres pekerjaan fisik,"ungkapnya.
