Padahal seharusnya di tahun 2023 dana hibah diberikan sekitar Rp 21 miliar dari total dana hibah Rp 56 miliar. Terkait hal ini Pj Bupati Jayapura dianggap tidak mengikuti surat edaran Mendagri dalam pemberian dana hibah ke KPU dalam Pemilu 2024.
Dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Hermes Felle mengatakan, pergantian jabatan Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura oleh Pj Bupati Triwarno Purnomo terus disuarakan. Tidak hanya itu, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini juga banyak jabatan rangkap, tentu hal ini tidak bagus untuk pelayanan dan maksimalnya bekerja dalam menjalankan program kegiatan.
"Kami sudah Pasang CCTV mulai Kamis (30/11) lalu. Kami targetkan dalam tiga minggu setelah pemasangan bisa sampai 109 unit yang terpasang CCTV di tiga Gedung dan saat ini sudah puluhan yang terpasang,"ungkapnya, Senin (4/11) kemarin.
‘’Seperti nilai bangunan yang terbakar, tentu dari Pemkab Jayapura melalui bagian aset bisa mengkalkulasi nilai bangunan itu sendiri dan jika ada barang yang terbakar ludes dari OPD tersebut tentu bisa melakukan inventarisir dan mengkalkulasi nilai kerugian barangnya yang ludes terbakar,’’ungkap Kapolres.
‘’Soal pajak yang selama ini belum optimal dalam penerimaan PAD akan dioptimalkan dengan melihat peluang yang ada, termasuk pajak perhotelan, restoran, PBB, dan lainnya akan terus digali dengan baik,’’ujarnya.
Begitu juga yang terjadi di Papua khususnya di Kabupaten Jayapura telah ditemukan 1.259 kasus dan pada triwulan ketiga tahun 2023 Kabupaten Jayapura telah berhasil menemukan Tuberculosisi (TBC) sebanyak 964 kasus.
 "Pemprov memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Biak bersama masyarakat dan Unicef yang telah berkontribusi nyata membangun kebersihan lingkungan, dengan program sanitasi sudah 100 persen stop BABS," terang Ani.
Dian mengatakan, potensi optimalisasi pemasukan pajak daerah dan retribusi memang harus terus dioptimalkan karena masih ada wajib pajak dari perusahaan seperti perhotelan, restoran maupun BUMN dan lainnya yang belum membayar pajak di Kabupaten Jayapura.
Dian mengatakan, lelang tertutup aset pemerintah daerah hanya bisa dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda Provinsi, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sedangkan untuk pejabat Sekda Kabupaten/Kota, pimpinan OPD tidak diperbolehkan termasuk juga di dewan.
Penghargaan ini diterima langsung Bupati Jayawijaya berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi KPK atas capaian Pemkab Jayawijaya yang mengalami peningkatan dalam pencegahan korupsi, dimana Jayawijaya berhasil meraih Predikat 8 kali wajar tanpa penyecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Papua.
