Ini adalah tindak lanjut pernyataan Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito dalam sambutannya saat penutupan paripurna penetapan APBD Perubahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika beberapa waktu lalu yang mengatakan akan merombak sistem pendidikan di Sentra Pendidikan.
 "Untuk APBD 2025 yang jumlahnya lebih Rp 1.5 Triliun, kita gunakan untuk pembiayaan skala prioritas khususnya di bidang pendidikan dimana fasilitas dan Sarpras di setiap sekolah yang belum dilengkapi kita akan lengkapi, supaya pelayanan pendidikan bisa berkualitas, dimana peserta didik maupun guru dalam mengajar juga lebih semangat lagi,"ungkapnya
Kini, Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa telah menunjuk jabatan sementara untuk Kepala Disbudpar Kabupaten Jayapura dijabat Plt dari Sekretaris Disbudpar Kabupaten Jayapura, sedangkan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura di rangkap Sekda Kabupaten Jayapura Hana S. Hikoyabi.
Dalam pertemuan tersebut, intinya Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa menyambut baik dan mendukung adanya perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (KM) bagi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam Pilkada Kabupaten Jayapura 2024.Â
Menurutnya, terkait dengan kegiatan gerakan pangan murah kali ini, pemerintah akan terus melaksanakan secara berkesinalbungan dari distrik ke distrik gune menekan salah satu rekomendasi dari badan pusat statistik (BPS) Wamena bahwa kegiatan bgerakan pangan murah salah satu solusi untuk menekan angka inflasi daerah.
Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Merauke Eric Rumlus ditemui media ini mengungkapkan, pihaknya sudah memberikan imbauan kepada penjual ikan yang ada di jalan GOR Merauke untuk tidak lagi menggunakan area tersebut untuk menjual ikan. Â
"Pengembangan budi daya alpukat dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi warga Kampung Iriliga. Saya memprediksi kebutuhan alpukat akan meningkat, seiring perkembangan wilayah di Provinsi Papua Pegunungan, Banyak hotel dan cafetaria membutuhkan pasokan alpukat di Wamena,"ungkapnya
"Artinya pengakuan itu dari dulu atau yang lebih dikenal dengan konfederasi perang atau aliansi itu yang kita kembali melakukan penataan lalu bagaimana kita dorong kepada pemerintah untuk mengakui keberadaan batas wilayah adat,"ungkapnya
Pasalnya, tim surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Kementrian Kesehatan RI sudah berada di Ilaga ibukota Kabupaten Puncak untuk melakukan akreditasi terhadap RSUD Ilaga untuk menjadi tipe D Pratama.
Kata Valentinus, sebelumnya dirinya sudah permah mengumpulkan seluruh operator penentangan di Mimika untuk membahas hal tersebut. Ia mengungkapkan bahwa operator penerbangan juga membutuhkan adanya kepastian keamanan di daerah yang dituju.
