Bupati Jayawijaya Athenius Murib SH, MH, menyatakan sesuai dengan agenda yang dibuat oleh tim untuk Program Makanan Bergizi (PMB), hari ini Pemkanb Jayawijaya bersama Forkopimda melibatkan guru melaunching makan pertama bersama di SMA Negeri 1
“Jalan masuk Pasar Sentral dan jalan masuk menuju ke Kampung Wuluebur itu harus ada aparat keamanan Polisi bersama Polisi Pamong Praja harus jaga, tidak boleh ada kendaraan mobil maupun motor lalu lalang, harus terti bkarena ini agenda kenegaraan,” tegas Bupati Willem Wandik.
Para ASN diminta untuk melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya di Kabupaten Yalimo. Begitu pula bagi para pegawai di pemeerintahan tingkat distrik dan para petugas Puskesmas yang ada di lima distrik, termasuk para guru-guru yang bertugas di lima distrik se-Kabupaten Yalimo untuk kembali melaksanakan tugasnya.
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze didampingi Wakil Bupati Merauke Fauzan Nihayah kepada wartawan mengungkapkan, terkait laporan krisis pangan yang dialami warga di Distrik Waan tersebut, pihaknya telah membentuk Tim yang akan segera turun ke Distrik Waan.
Selain itu Pemkab Jayawijaya juga membuka sayembara terbuka berhadiah bagi warga yang menginformasikan tempat pembuatan dan penjualan miras untuk dilakukan razia bersama, apabila terbukti benar maka di berikan hadiah Rp 10 juga, informasi tersebut telah disebarkan melalui flayer kepada masyarakat.
"Hal ini kita harapkan dinas terkait bisa mengkaji dan mengatur kembali, peraturan membuang sampah, jangan masyarakat seenaknya, apa lagi kondisi armada kita dan tenaga kerja juga terbatas, ini harus diperhatikan," terangnya.
"Maka kami berusaha menggenjot pariwisata awalnya dengan mengusulkan perda pariwisata di Kabupaten Jayapura, karena dengan pariwisata pasti akan membangkitkan banyak potensi baik itu jasa perhotelan, restoran, ekonomi rakyat akan meningkat, pertanian dalam arti luas dan tenaga kerja juga akan berdampak, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Menurutnya, pemberian TPP ini sesuai dengan regulasi yang ada disesuaikan dengan kemampuan daerah. ‘’Tidak semua daerah dalam pemberian TPP ini sama. Bisa saja, kita dengan provinsi berbeda jauh, jomplang. Kita memang sesuaikan dengan kemampuan daerah kita,’’ katanya di Kantor Bupati Merauke, Senin (16/3).
Ia menegaskan, program yang diusulkan oleh OPD terlibat nantinya, harus bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarkaat OAP yang ada di Mimika. “Jangan kerja menurut yang kita mau, kita kerja sesuai apa yang Orang Asli Papu mau hari ini,” tegasnya.
Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin saat ditemui wartawan usai rapat menjelaskan, pertemuan tersebut berkaitan dengan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam mendukung arus mudik lebaran 2025. Yonathan membeberkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi subjek pembahasan pertemuan tersebut. Yang pertama terkait pembukaan Posko ke depan.
