Meski penyaluran MBG belum merata kepada seluruh wilayah di Kabupaten Jayapura, tetapi pemerintah berharap bahwa program ini harus dirasakan oleh semua pelajaran dan non pelajar yang ada.
Dalam wawancara bersama awak media di lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin pagi, Yoga menyebutkan bahwa masih ada persoalan terkait pembayaran lahan. Lanjut dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pem
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menjelaskan bahwa dalam nota kesepahaman tersebut, platform anggaran tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 1,2 triliun lebih mengalami penurunan dibandingkan APBD tahun 2025 yang mencapai Rp 1,
‘’Kita di daerah berpikir bagaimana pembangunan bisa kita laksanakan, supaya bisa juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Merauke. Semua harus bisa merasakan pembangunan di semua sektor,’’ jelasnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Yalimo Atan Kepno ketika memimpin apel pegawai di halaman kantor Bupati Yalimo, Senin (13/10) berharap agar ASN yang selama ini keluar dari Kabupaten Yalimo entah itu di Wamena, Jayapura atau kab
“Potensi jalur yang baru memang cukup baik, tapi kita harus diskusi dulu. Belum ada surat resmi yang masuk untuk jalur Mamberamo–Biak, atau jalur di luar jalur reguler yang sudah dijalankan ASDP,” ujar Rumaropen di Biak.
Pada kegiatan yang hampir tiap tahun digelar tersebut, Z.L Mailoa, mewakili Bupati Mansnembra menyebut program sanitasi merupakan kerja kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. “Ini program PUPR yang menekankan kete
Asisten II Setda Kabupaten Jayapura, Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Abdul Rahman Basri menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kompetensi, keterampilan teknis, serta memperkuat
Sekretaris DP3A Kabupaten Jayapura Beatrix Awoitauw mengatakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah ditangani oleh pihaknya, sebanyak 15 kasus sementara kasus kekerasan pada anak sebanyak 7 kasus.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Sarmi, Ardin, menjelaskan bahwa proses usulan tersebut telah melalui berbagai tahapan, termasuk evaluasi dan kajian bersama pihak Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan (Adwil) Keme
