Dalam pesannya Wamendagri Ribka Haluk mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak khususnya di Papua harus berjalan dengan aman, lancar dan damai tidak ada halangan apapun, sehingga pada bulan Februari 2025 sudah dilakukan pelantikan kepala daerah di Pilkada serentak di Papua. Iapun menegaskan jangan ada lagi Pilkada susulan atau PSU dan permasalahan di MK.
Pasalnya oknum masyarakat yang mengatasnamakan kepala suku Kabupaten Puncak diduga telah menyebarkan berita bohong dan fitnah bahkan pencemaran naman baik melalui rekaman video yang tersebar di media sosial.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan pihaknya tidak mungkin langsung coret sendiri, karena 600 nama yang di keluarkan itu sah dimata hukum, oleh karena itu data hasil verifikasi ini akan di kirim ke BKN, BPKP yang akan melakukan pergantian, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya hanya mengusulkan.
Begitu juga bagi para ASN yang masih berada di luar Kabupaten Yalimo, diminta untuk segera kembali ke Kabupaten Yalimo melaksanakan tugas pokok sebagai ASN dan juga mengikuti pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 Nopember 2024.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan, MoU ini dilakukan untuk menindaklanjuti program kedokteran yang memang sangat dibutuhkan di daerah saat ini, artinya Pemerintah penyiapkan SDM khususnya kedokteran untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Penyelesaian Aset Eks IJJDF dengan cara Pemantapan Status Sebagai BMD penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku selaku Tim Penyelesaian Tingkat Daerah aset Eks. IJJDF serta mewujudkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal.
Valentinus mengatakan, berkaitan dengan SK PPPK guru yang hingga kini belum ada kejelasan ternyata dalam tahun ini untuk anggaran PPPK guru tidak termasuk dalam anggaran. Sehingga, SK PPPK guru nantinya baru akan dikeluarkan pada tahun 2025 karena anggaran untuk PPPK guru baru ada di 2025.
Hal ini dikatakan Petrus karena pertemuan demi pertemuan hingga perundingan demi perundingan tak kunjung menemui titik terang. “Artinya kita masih perlu proses yang panjang untuk mendapatkan dividen tersebut,” Petrus Yumte, Jumat 15 November 2024.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga mengatakan, saat ini Kabupaten Mimika belum membahas perihal tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang masih menjadi kendala.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan mulai hari ini warga Distrik Koragi dan sekitar sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan lebih baik dari sebelumnya, karena fasilitas yang ada saat ini lebih baik dari sebelumnya.
