Oleh karena itu, para pilar-pilar sosial diingatkan untuk senantiasa melaporkan permasalahan masyarakat yang ditemukan di lapangan dan memastikan masyarakat rentan untuk mendapatkan akses dan bantuan.
Melalui momentum itu, Guritno menjelaskan Papua Selatan sebagai salah satu provinsi muda yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022. Hingga kini, lanjut Guritno, provinsi ini masih dipimpin oleh penjabat gubernur yang sudah dua kali diganti. Hal ini mencerminkan tantangan besar dalam membangun struktur pemerintahan yang solid.
Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari ini bertujuan untuk membekali para guru dengan kemampuan merancang pembelajaran yang mampu mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif siswa.
 Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Erid Rumansara mengatakan, kegiatan itu sebagai upaya pemerintah melalui pihaknya untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi masyarakat dan juga pegawai di dinas tersebut. Selain itu juga, diberikan pelatihan tata bahasa dari Balai Bahasa Papua kepada ASN Dinas Pariwisata.
Pulau Owi, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, sangat membutuhkan pelatihan ini. Pasalnya, motor tempel merupakan alat vital dalam aktivitas penangkapan ikan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan masyarakat Pulau Owi dapat melakukan perawatan motor tempel sendiri sehingga lebih efisien dan mengurangi biaya operasional.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika Paulus Yanengga menyebut, latihan berwirausaha bagi ratusan OAP di Mimika merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan OAP dalam berwirausaha.
Pelatihan ini merupakan bagian dari Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) tenaga pengajar di Mimika dalam mendongkrak keterampilannya untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum merdeka serta sistem pembelajaran yang lebih modern.
  Adapun PKN tingkat II merupakan implementasi dari peraturan pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS). Dimana pemimpin strategis harus memiliki kompetensi untuk menjamin akuntabilitas jabatan pimpinan tinggi pratama.
 Rabit Kuncoro selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kota Jayapura mengatakan, TRC PB BPBD Kota Jayapura mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu, dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan. Serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
  Dia menjelaskan dana otonomi khusus itu digunakan kepada pembiayaan bantuan pembelanjaan sarana dan prasarana perikanan, kemudian program peningkatan sumber daya manusia masyarakat asli Papua, melalui program pelatihan. Kemudian penguatan kelembagaan melalui, pendampingan pada kelompok-kelompok yang sudah dibentuk.
