Kossay menyebut peristiwa ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi sarat makna strategis yang memunculkan beragam tafsir di ruang publik. Menurutnya pelantikan tersebut oleh Matius Fakhiri, merupakan sebuah momentum p
Pelantikan sejumlah staf khusus ini oleh Fakhri menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Lantaran, sebagian besar yang dilantik tersebut merupakan tim sukses MDF saat Pilkada 2025. Tak sedikit masyarakat menilai pelan
BTM menegaskan, PDI Perjuangan menghormati keputusan dan kewenangan Gubernur Papua dalam membentuk struktur percepatan pembangunan tersebut. Namun demikian, ia menilai kebijakan itu patut dipertanyakan, terutama jika dik
Pelantikan tersebut dilaksanakan setelah tiga bulan masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pasca dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Oktober lalu.
Sejumlah nama dilantik sebagai anggota Dewan Ekse
Dalam keputusan tersebut, Menteri Dalam Negeri mengesahkan pengangkatan Yoas Beon yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Nduga menjadi Bupati Nduga sisa masa jabatan 2025–2030, serta menetapkan hak keuangan dan tunjangan
Gubernur Apolo menegaskan, pertama bahwa dalam melaksanakan tugas harus senantiasa meminta petunjuk dari yang Maha Kuasa. Kedua, dalam melaksanakan tugas, berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak
Pengambilan sumpah janji dilakukan Kepala Pengadilan Tinggi Papua, Djaniko M.H. Girsang, disaksikan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua, pimpinan dan anggota DPR Papua, serta undangan lainnya. Ketua D
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH menyatakan pelantikan 8 pejabat definitif yang dilakukan ini merupakan yang kedua kalinya usai yang pertama melantik kepala Dinas Perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Jayawijaya
“Pelantikan boleh memegang apa saja, tetapi yang paling penting adalah kerja-kerja ke depan. Jangan terlalu larut dalam pelantikan, kerja nyata itu yang utama,” tegas Haris dalam sambutannya.
‘’Sebagai kepala daerah, kami tidak ingin para kepala kampung yang baru dilantik hari terjerak masalah hukum karena penyelahgunaan dana desa maupun hal-hal lain yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku,’’
