Hanya saja, untuk di wilayah Papua sendiri, memang pembangunan pendidikan ini secara umum memang masih dihadapkan dengan berbagai masalah. Kepala Dinas Pendidikan Papua, Christian Sohilait pun mengakui hal itu. Menurut
   Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga melalui Kasi Humas AKP Prih Sutejo dan Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkotika Polres Merauke Iptu Yakob Warinussa, mengungkapkan, ketika pengguna dan pengedar Narkotika jenis ganja
Dari tarian ini akhirnya diputuskan jika sebanyak 1140 siswa siswi berhasil memecahkan rekor nasional dan dicatat dalam rekor MURI. Direktur Marketing lembaga pencatatan rekor Muri Indonesia Awan Rahargo menyatakan bahwa pihaknya sudah menyaksikan sebuah peristiwa pencatatan jumlah kegiatan yang melibatkan peserta yang banyak (Superlatif) salah satunya dengan penyelenggaraan pegelaran tarian wisisi oleh peserta pelajar yang terbanyak.
Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas segera menuju lokasi dan mengamankan 11 unit sepeda motor serta 15 anak di bawah umur alias anak baru gede (ABG) yang terlibat dalam aksi balap liar. Para pelaku yang diamankan mayoritas merupakan pelajar tingkat SMP dan SMA
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, para pelajar sebelumnya akan melakukan Long March, namun tidak adanya pemberitahuan serta izin dari pihak keamanan, maka mereka hanya diberi waktu untuk membacakan pernyataan sikap.
  Terkait dengan adanya penolakan dari beberapa pelajar di Kota Jayapura yang dituangkan melalui aksi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, pelajar tingkat SMP-SMA menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Terlepas dari kondisi itu persoalan pro dan kontra menjadi hal yang biasa. Yang terpenting adalah pelajar tetap mendapat nilai manfaat dari program tersebut. Belakangan penolakan terjadi karena menganggap yang dibutuhkan lebih pada pendidikan gratis dan bukan MBG. Ini cukup kontradiktif mengingat dibeberapa di daerah pegunungan terjadi musibah kelaparan akibat suaca ekstrim.
Pasalnya dari konsep dan cara demo sama persis dengan yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) selama ini. Diawali dengan membagikan selebaran, membangun koordinasi dan doktrin lewat grup WhatsAap kemudian menunjuk koordinator lapangan, menggunakan tali sebagai pembatas kemudian menyerukan dengan angkat tangan kiri sebagai simbol perlawanan termasuk narasi yang dimunculkan dalam aksi tersebut.
Kapolres melihat dari hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan timnya diduga aksi ini tidak murni alias sudah didomplengi pihak di luar penerima manfaat. Seperti diketahui di Yahukimo masih ada kelompok-kelompok berseberangan yang eksis terutama di dalam kota, salah satunya KNPB.
Esau menambahkan bahwa untuk Dekai sendiri ada sekitar 3000 an peserta didik mulai dari SD-SMA dan perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk penerapannya khususnya daerah pegunungan karena banyak sekolah yang berada di pelosok dan itu menggunakan pesawat. Sebelumnya ada beberapa daerah semisal di Dogiyai dan Intan Jaya yang terjadi penolakan namun disinyalir aksi tersebut tidak murni karena ditunggangi kelompok berseberangan.
