Dikatakan, pelaksanaan MBG belum bisa 100 persen. Sebab, di Kota Jayapura misalnya dengan jumlah 62 ribu pelajar diperlukan sekitar 20 dapur umum. “Pelaksanaannya bergantung pada kesiapan mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujarnya.
Dari tiga sampel yang dipantau langsung di lapangan, Ramses memastikan stoknya aman selama Ramadan, Idulfitri hingga pasca Idulfitri. “Selain stok yang aman, tidak ada fluktuatif harga di pengecer dan ritel. Tadi saya lihat harga telur atau beras tidak terjadi fluktuatif di eceran maupun di distributor,” ujarnya.
Pj Gubernur juga mengingatkan agar Pertamina terus mengawasi harga BBM di Papua, yang masih relatif tinggi di beberapa wilayah. "Satgas BBM harus bekerja keras mengantisipasi penimbunan BBM di Papua. Pengawasan harus dilakukan dengan baik," imbaunya.
“Pertanyaannya adalah, mengapa smelter ini harus dibangun di Pulau Jawa dan tidak di Papua, terutama mengingat bahwa masyarakat yang tinggal di dekat area tambang PT Freeport di Papua akan merasakan dampak langsung dari kegiatan ini,” bebernya.
Diskusi tersebut membahas tentang pengawasan proyek strategi nasional (PSN) terutama pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan dan MRP Papua Selatan.
"Moment ini sekaligus menjadi gambaran atas kerja Kantor Wilayah Badan Registrasi Wilayah Adat Tanah Papua bersama Foker dan mitra CSo maupun pemerintah daerah dalam mendorong pengakuan wilayah adat di Tanah Papua," kata Hasbullah dalam keterangan tertulisnya kepada Cenderawasih Pos
Ketua PMI Papua, Zakius Degei menyebut situasi ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana pendonor darah rutin atau paguyuban masjid yang biasanya melakukan aksi donor darah tidak melakukan hal itu ketika Ramadan.
Dikatakan, pasar murah salah satu cara untuk menekan inflasi di Papua sekaligus pengendalian harga menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN). Yang mana biasanya, harga kerap mengalami lonjakan.
“Kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktibplin) yang dilakukan Subbid Provos meliputi pemeriksaan administrasi perorangan dan administrasi kendaraan. Hal ini penting untuk memastikan setiap personel mematuhi aturan dan standar yang telah ditetapkan,” ujar Kombes Rudi.
"Kasus PON Papua telah menjadi perhatian publik, maka dengan itu Komisi Yudisial Republik Indonesia wilayah Papua terus melakukan pemantauan dan pengawasan melalui monitoring persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Papua," kata Methodius.
