“Berdasarkan pemeriksaan OB, yang bersangkitan mengakui keterlibatannya dalam transaksi senjata di Biak Numfor dan Nabire sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Tim kemudian melakukan pengembangan hingga berhasil mengidentifikasi MR sebagai pelaku pemasok," jelas Bayu.
Wakil Ketua DPR itu mengatakan, tentu peroses ini harus dilakukan dan tidak dilewati begitu saja sesuai undang-undang, hingga pimpinan DPR definitif ditetapkan. Disampaikannya penetapan DPR definitif dilakukan setelah semua tahapan dan tugas utama dari pimpinan DPR sementara selesai. Untuk itu ia berharap tugas yang diembankan kepada dirinya itu dapat berjalan dengan lancar.
“Memang ada ucapan dari Kementrian Transmigrasi Indonesia akan melakukan program transmigrasi, namun dimana tempatnya kita belum tahu. Papua itu luas, apakah di Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan atau Papua Tengah,” ujarnya.
Panji mengungkap, dalam proses klarifikasi, dia menyerahkan dua alat bukti yakni bukti rekaman suara diduga PJ Walikota Jayapura sedang mengarahkan jajarannya untuk memenangkan kandidat tertentu Pilkada Papua dan kedua bukti percakapannya di whatsapp dengan Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait.
Proses itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya penunjukan penjabat daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Sekarang ini sebagian besar penjabat daerah diangkat tidak berdasarkan hasil usulan DPRD, tapi atas kepentingan pemerintah pusat.
Di usianya saat ini, Hendri telah mencatat sejarah sebagai anggota DPR Papua termuda untuk periode 2024-2029. Pria yang juga pernah membela Klub Sepakbola Pesewar Waropen, dilantik sebagai wakil rakyat pada Kamis (31/10) lalu. Meski muda, Jefri telah menunjukkan tekad besar untuk memperbaiki kondisi daerah asalnya.
Akar persoalan di Papua saat ini disintegrasi hal ini terjadi karena ketidak adilan yang selama ini tergerus kepentingan elit politik. Mestinya pemerintah fokus pada penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi sejak 1961 sampai sekarang.
Komba mewakili kaum profesional menyampaikan bahwa ada hal lain yang lebih penting dilakukan pemerintah pusat ketimbang mendorong program transmigrasi. Ia menjelaskan terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) dari dua provinsi menjadi enam hingga kini belum ada pejabat definitif. Lalu agenda terkini adalah Pemilukada dimana untuk wilayah DOB juga menyelenggarakan pemilihan.
“Dari hasil kajian awal, laporan tersebut perlu dilengkapi oleh pelapor. Untuk syarat formil sudah terpenuhi tetapi syarat materil belum terpenuhi, sehingga diberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya.
“Jika kemudian ini menjadi masalah administrasi, maka Bawaslu akan meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan ke Pemprov. Nantinya, secara resmi saya laporkan ke Mendagri selaku penanggungjawab pembuat kebijakan terhadap penunjukan penjabat-penjabat yang ada saat ini,” kata Ramses.
