Polisi menduga bahwa ini dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) namun dari kelompok mana belum bisa dipastikan. Kejadian penembakan ini terjadi di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya.
Juru bicara Gubernur Papua, Rifai Darus menyampaikan, minggu lalu banyak sekali beredar berita hoax yang dibuat oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab dalam bentuk meme yang kemudian disebar luaskan di media sosial.
Bahkan disayangkan, informasi tersebut disuarakan pula oleh pejabat, politisi dan akademisi di luar Papua. Menurut Musa'ad, informasi yang tak berdasar fakta dan data akurat itu juga kerap dijadikan sebagai referensi lalu kemudian diterima oleh khayalak umum.
 Hal ini dikatakan Ketua MRP Thmotius Murib, ia mengatakan dalam sidang kedua MRP ini juga membicarakan tentang masa reses dari anggota MRP di setiap wilayah mereka masing-masing dari hasil reses selama seminggu lalu.
Kepala Kantor Cabang Utama (KCU) PT. Pos Indonesia Jayapura, Arya Febriyanto mengatakan, pihaknya menyalurkan Bantuan Program Sembako Tahap 2 (April, Mei dan Juni) dan Penebalan Program Sembako atau yang lebih dikenal dengan BLT minyak goreng
Jauh hari sebelumnya, Theo sudah mengimbau kepada aparat TNI-Polri dan OPM untuk tidak menganggu warga sipil dalam kontak senjata yang dilakukan. Mengingat sejak Maret 2022 lalu, terjadi penyerangan yang dilakukan TPNPB dan OPM terhadap Pos-pos TNI yang berada di Kabupaten Nduga.
Tak ingin anak-anak mereka menderita di negeri orang akibat beasiswa dan biaya hidup yang tak kunjung dikirim pemerintah, para orang tua mendatangi kantor Gubernur Papua di Jalan Soa Siu, Dok II, Distrik Jayapura Utara, Senin (11/4) kemarin.
Kepala BPSDM Provinsi Papua Aryoko, AF Rumaropen, SP, M.Eng menyempaikan, sudah tiga kali pihaknya melakukan rapat dan rapat ketiga secara virtual dipimpin langsung Wapres Ma’ruf Amin.
Ia juga menerangkan ada dua cara mendapatkan STB, pertama dengan cara membeli sendiri bagi orang yang mampu, sementara bagi orang tidak mampu itu akan disiapkan oleh negara dalam hal ini melalui lembaga penyiaran multipleksing.
Kebijakan pemerintah pusat tentang UU Otsus No. 2 Tahun 2021 berdampak pada berbagai aspek, salah satunya pendidikan. Dimana gejolak terjadi, ketika adanya putusan pemulangan mahasiswa Papua yang belajar di luar negeri oleh pemerintah. Hal ini menjadi sorotan Praktisi Hukum dan Advokat Muda Papua, Thomas Ch Syufi.
