Setelah penetapan sebagai tersangka, kondisi kesehatan Yeremias Bisai dilaporkan menurun. Sehingga harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara, Jayapura. "Kami akan terus memantau kondisi kesehatannya," kata Fauzi.
“Langkah ini dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pegawai yang aktif di Papua,” ucap Ramses kegiatan sinkronisasi data ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
“Terkait dugaan adanya keterlibatan ASN, kita tidak bisa berandai-andai karena semua harus berdasarkan bukti dan data. Jika ada yang melaporkan, pasti akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” bebernya.
Kapolda Papua didampingi pejabat utama menyambangi booth sembako dan menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada penerima. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Adi Prabowo, menjelaskan bahwa paket bazar ini disediakan untuk membantu anggota Polri dan keluarganya dalam mempersiapkan hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut, pertumbuhan ekonomi Papua masih berada di angka 4,82 persen, di bawah rata-rata nasional. Ia menargetkan agar pertumbuhan ekonomi Papua dapat mencapai 8 persen dan berharap Bank Papua berkontribusi mencapai target itu.
Oleh karena itu, Balai Bahasa mendorong sejumlah stakeholder atau pemangku kepentingan terkait, terutama dari pihak DPR Papua untuk memberikan dukungan, sebagai bentuk keseriusan untuk mendorong pelestarian budaya, khususnya bahasa daerah di Papua.
Kata Ardy, agar PAD bisa terealisasi dari target yang ditetapkan. Yang perlu dilakukan adalah dari sisi pajak daerah berupaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, terutama di sektor pajak kendaraan bermotor.
Diapun menjelaskan lokasi ladang ganja ini cukup jauh daei permukiman warga. Untuk mencapai lokasi ladang ganja, aparat kepolisian harus berjalan kaki selama satu jam dengan medan berbukit yang cukup berat.
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri sebesar Rp 34 miliar lebih. Dengan rincian jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 8.052 jiwa yang membutuhkan anggaran Rp 34 miliar lebih dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 128 jiwa yang anggarannya Rp 41 juta.
Menurut Abisai Rollo, sebagian besar ASN Pemprov Papua berdomisili di Kota Jayapura, hal ini menjadi dasar perlu adanya intervensi pemerintah provinsi dalam membantu Pemkot Jayapura untuk menyelesaikan dua persoalan ini.
