Hal ini terkuak saat rapat koordinasi program pemberantasan tindak pidana korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan triwulan II tahun 2025 antara Pemerintah Provinsi Papua dan Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi
Ia juga menyoroti tantangan demografis yang dihadapi Papua saat ini, di mana persentase Orang Asli Papua (OAP) terus menurun akibat meningkatnya jumlah masyarakat dari luar. Meski begitu, ia mengajak semua pihak untuk hi
Dikatakan, peran serta semua pihak termasuk masyarakat sangat penting karena bila tidak penyakit tersebut dapat menyebar di Papua. Untuk masyarakat pemilik ternak yang bisa menjadi penyebar penyakit rabies diharapkan sec
Ramses pun mengatakan bahwa maju tidaknya Papua ada di tangan para bupati dan wali kota. Sehingga itu, ia berharap para kepala daerah selalu menyentuh masyarakat dalam pelayanan.
“Pertemuan ini fokus mengevaluasi progres persiapan PSU, termasuk kendala teknis dan dukungan yang dibutuhkan KPU dari pemerintah daerah. Saya pun meminta laporan lengkap dari KPU terkait yang sudah dilakukan dan yang ak
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan bahwa ini bukan hal baru dalam penanganan persoalan di tanah Papua. Sebab sebelumnya, di era Presiden SBY dibentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provins
Dalam pengamanan PSU yang akan berlangsung di satu kota dan delapan kabupaten di Provinsi Papua, Polda Papua mengerahkan sebanyak 2.269 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Linmas.
Menurut dia, koordinasi ini penting dilakukan agar saat pendistribusian logistik tidak mengalami kendala berarti karena sudah diprediksi terlebih dahulu. Dia mengatakan, untuk mengantisipasi cuaca maka pendistribusian lo
Kasus yang melilit Yermias adalah dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tindakan asusila. Kombes Fauzi, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya menanti konfirmasi dari kejaksaan terkait kelengkapan berkas perkara te
"Delapan area intervensi tersebut mencakup pertama perencanaan dan penganggaran APBD, kedua pengadaan barang dan jasa, ketiga pelayanan publik, keempat pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kelima m
