Gubernur mengatakan, langkah itu merupakan tindak lanjut dari hasil audit Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan atas perintah presiden. Menurutnya, perdebatan panjang terkait kasus yang terjadi tidak perlu dilanjutkan,
Ia menambahkan bahwa meninggalnya Irene Sokoy menjadi pukulan bagi banyak kalangan masyarakat, khususnya para ibu, terutama karena almarhumah tidak mendapat pertolongan memadai dari sejumlah rumah sakit di Jayapura. “Men
Menurutnya, jika melihat kondisi fiskal saat ini, besar kemungkinan RAPBD Papua Tahun 2026 akan mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, kepastian besaran anggaran belum dapat dipastikan karena
Gubernur mengatakan, dinamika ekonomi global dan nasional masih penuh ketidakpastian. Berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga komoditas global, hingga gangguan rantai pasokan, secara langsung maupun tidak langsung
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Dr.Laorens Wantik, M.Pd.,Si., menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan membantu guru menerapkan pendekatan belajar yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Deep Learning men
Matius Fakhiri berharap, PMI dapat terus eksis dalam berbagai aktivitas kemanusiaan, khususnya di Papua.Salah satu aktivitas kemanusiaan yang dimaksud ialah donor darah untuk kemanusiaan. Matius berharap, PMI Papua terus
Audit ini dilakukan oleh tim khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyusul adanya kasus kematian maternal yang menjadi pemicu upaya perbaikan sistem layanan kesehatan. Direktur Tata Kelola P
Ia memastikan BPBD Provinsi Papua bersama BPBD kabupaten/kota telah menyiagakan sumber daya manusia untuk menangani potensi bencana hidrometeorologi. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan juga terus diperkuat untuk
Pengiriman ini dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, didampingi Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen, Pj Sekda, para kepala OPD, Plt Kepala DKLH Papua, Yaconias Maintindom dan Plt. Kadis Perdagangan dan Pe
LBH Papua menegaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius serta bukti kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanah Otonomi Khusus (Otsus) P
