“Masyarakat kita perlu disentuh, perlu dilihat, perlu dibantu. Itulah tugas kita sesuai sumpah dan janji yang baru diucapkan. Dan setelah jadi pemimpin, anda adalah pemimpin Kabupaten Jayapura, bukan pemimpin kelompok suku atau apa pun,” kata Ramses dalam arahannya.
Minimnya perhatian dari sisi anggaran, berdampak pada keamanan kantor, perawatan gedung, hingga perawatan benda benda koleksi budaya. Fredi mengakui, kurangnya petugas atau SDM juga berdampak pada terbatasnya perawatan rutin terhadap benda-benda budaya yang tak ternilai itu. Tentunya ini butuh perhatian lebih dari pemerintah karena tidak mungkin mereka bergerak dengan daya yang serba terbatas seperti saat ini.
Dikatakan mencermati perkembangan menuju Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua pasca keputusan MK, maka ada beberapa hal yang disampaikan secara tegas yaitu pertama KPU Papua bekerja tidak sesuai dengan tahapan dalam putusan MK. Misalnya dalam penetapan nomor urut pasangan tidak serta merta nomor urut lama lalu dilanjutkan kembali dalam PSU.
Harusnya kata Ramses, jika kendaraan itu dimutasi atau pindah ke suatu daerah. Maka segera dilakukan mutasi juga plat kendaraannya menyesuaikan dimana kendaraan itu berada.
Untuk itu, Ramses menekankan bahwa hal kecil yang tidak diperhatikan dapat berdampak besar terhadap jalannya PSU. Ramses mencontohkan pengalamannya saat menghadiri pleno penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Merespon isu terkait pergantian itu, Divisi Hukum KPU Papua, Yohanes Fajar Irianto Kambon buka suara. Ia menyampaikan bahwa pergantian tersebut merupakan hal yang biasa, sebagai bentuk penyegaran, sekaligus sebagai upaya untuk memperkuat sinergitas kerja antar divisi di internal KPU.
Adapun durasi masa kampanye dalam pemungutan suara ulang (PSU) sebanyak 130 hari atau 4 bulan lamanya. "Iya dalam jadwal kitakan 130 hari. Sementara untuk mulainya kampanye dalam PKPU berlaku tiga hari setelah penetapan nomor urut. Artinya mulai, Selasa (26/3)," kata Diana kepada Cenderawasih Pos, Minggu (24/3).
Tak hanya itu saja, ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak menyebutkan bahwa rapat pleno tersebut juga sebagai tindak lanjut KPU Provinsi Papua telah menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
Sedangkan 4 terduga pelaku juga menjalani penahanan di Rutan Mapolres Merauke. Press release yang diterima dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Kombes Pol I Gusti Era Adinata melalui Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Papua Kompol Agus Ferinando Pombos, SIK, mengungkapkan, pengungkapan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Bio Solar ini dilakukan di sekitar perumahan Blorep, Kelurahan Kamundu Merauke, pada 17 Maret 2025 sekira pukul 15.20 WIT.
Dikatakan, khusus untuk Papua ini sudah diumumkan melalui website, ada sekitar 350 yang CPNS yang berasal dari Papua yang akan masuk di rumah sakit vertikal Papua. Selanjutnya akan ada penerimaan gelombang berikut untuk menempati posisi tenaga pendukung seperti security kemudian perawat dan juga ada tambahan-tambahan lain.
