Dengan tuntasnya pembangunan tersebut oleh Balai Besar Pelaksana Jalan (BBPJN) Papua, akademisi Universitas cenderawasih (Uncen) Prof. Dr. Drs. Avelinus Lefaan, BA, MS berpendapat, selain berdampak pada sektor ekonomi. D
"Karena tragedi itu mencerminkan persoalan mendasar yang selama ini terjadi, mulai dari lemahnya pengawasan, kerusakan peralatan medis, hingga budaya pelayanan yang tidak mengutamakan keselamatan pasien," ujarnya.
Ketiga dokter tersebut adalah dr. Thalia Thomas Karupukaro sebagai dokter perempuan pertama dari suku Kamoro; dr. Christanto Beanal, dokter pria pertama dari suku Amungme; dan dr. Sephia Jangkup merupakan dokter perempua
"Harusnya tangani dulu. Ini menyangkut nyawa manusia," ujarnya. Denny menegaskan DPR Papua mendukung penuh langkah eksekutif yang akan melakukan evaluasi total terhadap sistem layanan kesehatan, terutama di rumah sakit
Ombudsman Papua menilai kejadian ini berpotensi melanggar Permenkes Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) serta Permenkes Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan,
Keanekaragaman budaya juga kaya akan pengetahuan, nilai, dan keyakinan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Menjaga keanekaragaman budaya berarti melestarikan bahasa daerah. Akan tetapi seiring dengan perkem
Sosialisasi digelar secara bertahap ini dilakukan di sejumlah titik strategis wilayah Kota Jayapura. Kegiatan diketahui menyasar pengemudi truk barang, pemilik perusahaan angkutan, hingga petugas operasional pelabuhan.
Kondisi ini terlihat Sumber Daya Manusia (SDM), Indeks Pembangunan Manusia (IMP) hingga ekonomi dan lainnya antara masyarakat kota dan kampung jauh berbeda. "Berbagai data, studi yang dilakukan tentu masih kita simpulkan
Selain itu, pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 106 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021, yang menjadi dasar bagi pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Percepatan P
Hari peringatan Otsus Papua, yang kini ditetapkan sebagai hari libur fakultatif, merupakan peringatan yang merujuk pada diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU ini
