“Beliau memerintahkan agar segera dilakukan perbaikan melalui audit. Audit internal harus dilakukan untuk mengetahui masalahnya di mana. Rumah sakit-rumah sakit dikumpulkan, termasuk pejabat di Dinas Kesehatan baik tingk
Dia menjelaskan penataan permukiman pesisir di Jayapura akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, serta BKKBN, agar p
Plt Kepala BPSDA Papua, Emanuel Korey menjelaskan, seluruh peserta telah merancang dan mengimplementasikan aksi perubahan di unit kerja masing-masing. Menurutnya, aksi perubahan bukan hanya tugas akhir pelatihan, tetapi
"Bapak Kapolda telah memerintahkan secara khusus membentuk tim investigasi untuk mendalami peristiwa yang terjadi sekaligus memperbaiki tata kelola internal di RS Bhayangkara dalam pelayanan pasien,” kata Kabid Humas Pol
Menurutnya, penolakan pasien dalam keadaan darurat bertentangan dengan prinsip universal kesehatan, salah satunya asas salus aegroti suprema lex keselamatan pasien adalah hukum tertinggi. Ia menegaskan bahwa dalam situas
Dengan tuntasnya pembangunan tersebut oleh Balai Besar Pelaksana Jalan (BBPJN) Papua, akademisi Universitas cenderawasih (Uncen) Prof. Dr. Drs. Avelinus Lefaan, BA, MS berpendapat, selain berdampak pada sektor ekonomi. D
"Karena tragedi itu mencerminkan persoalan mendasar yang selama ini terjadi, mulai dari lemahnya pengawasan, kerusakan peralatan medis, hingga budaya pelayanan yang tidak mengutamakan keselamatan pasien," ujarnya.
Ketiga dokter tersebut adalah dr. Thalia Thomas Karupukaro sebagai dokter perempuan pertama dari suku Kamoro; dr. Christanto Beanal, dokter pria pertama dari suku Amungme; dan dr. Sephia Jangkup merupakan dokter perempua
"Harusnya tangani dulu. Ini menyangkut nyawa manusia," ujarnya. Denny menegaskan DPR Papua mendukung penuh langkah eksekutif yang akan melakukan evaluasi total terhadap sistem layanan kesehatan, terutama di rumah sakit
Ombudsman Papua menilai kejadian ini berpotensi melanggar Permenkes Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) serta Permenkes Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan,
