Karena telah mengesahkan hasil Pleno PPD Japsel yang dianggap cacat hukum. Dimana terjadi penggelembungan suara secara signifikan untuk kemenangan Paslon nomor urut 02 Matius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (Mari-Yo).
Mengingat nominal angka dari kasus PON yang akan ditangani sekitar Rp 6 triliun hingga Rp 8 triliun dengan melibatkan tokoh-tokoh penting di Papua. Termasuk mereka yang saat ini bertarung di pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Jayapura Sri iriyanti mengatakan bahwa jika benar dianggarkan Rp 10 ribu maka diyakini belum bisa menjawab kebutuhan gizi. Nominal Rp 10 ribu memang cukup untuk membeli seporsi makanan, namun ini jauh dari kata cukup untuk memperoleh makanan yang mengandung protein yang cukup jika sesuai dengan kelompok umur.
Hal itu terungkap ketika Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menanyakan kehadiran beberapa kepala dinas tertentu. Namun, yang bersangkutan saat itu tidak hadir dengan alasan sakit dan alasan lainnya.
“Perkembangan kejahatan Narkoba semakin mengkhawatirkan di Papua. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya serius dari pemerintah, aparat, dan masyarakat untuk menangani permasalahan ini, ” tegas Norman.
Kaanevopsda Polda Papua, AKBP Johan Valentino Nanuru melalui Kasubbag Min Opsnal Dit Lantas Polda, AKP Suhardi Syailatua merincikan 92 Kasus Kecelakaan Lalulintas yang ditemukan selama operasi lilin cartenz 2024.
Melalui raker tersebut, Menag mengusulkan biaya BPIH sebesar Rp 93,3 juta. Sementara itu, Bipih atau biaya yang harus dibayarkan jemaah mencapai Rp 65,3 juta. Angka Bipih tersebut mengalami kenaikan hampir Rp 10 juta dibandingkan tahun 2024.
Padahal kasus tersebut hanyalah delik aduan yang bisa saja diselesaikan dengan restorative justice sementara kasus Jubi sangat jelas adanya teror dan ancaman terhadap kerja media Pers tentunya dengan begitu, maka masalah tersebut sesuatu yang sangat serius. Dari segi bukti baik keterangan saksi maupun bukti petunjuk berupa rekaman CCTV juga sudah ada namun Polda sebagai penanggungjawab penyidikan kasus tersebut dianggap belum mampu memberikan rasa keadilan bagi pihak korban.
Adapun pimpinan definitif DPR Papua dipimpin oleh Denny Henry Bonay (Golkar). Wakil Ketua 1 dipimpin Herlin Beatrix Monim dari (NasDem), kemudian Wakil Ketua II Mukri Hamadi (PDI Perjuangan) dan Supriyadi Laling (PKS) sebagai Wakil Ketua III. "Nanti pelantikannya mulai pukul 19.00 WIT," jelas Along sapaannya.
Sembari bertugas Ia melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti pendidikan Sekolah Calon Perwira Polri (Secapa) di Sukabumi Jawa Barat. Setelah tujuh bulan pendidikan tepat tahun 2016 yang mengantarnya menjadi Perwira Polri.
