Terkait itu, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut ini untuk penghematan anggaran yang benar-benar menyentuh kepada sasaran untuk kepentingan masyarakat, khususnya bagaimana pemenuhan swasembada pangan termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu lanjut Sony, Jamkrida Papua juga berencana membuka akses penjaminan bagi seluruh kabupaten/kota di Papua. “Kami akan mengundang para bupati untuk duduk bersama dan memastikan bahwa penjaminan diberikan ke Jamkrida Papua” ujarnya.
“Disini ada banyak yang sudah rusak, sehingga tidak tersedia lagi. Itu karena lapuk dimakan rayap dan lainnya. Yang rusak ini rata rata benda budaya yang terbuat dari kayu, beda kalau bahan batu,"katanya.
Tatib yang telah tetapkan dalam sidang paripurna jumat pekan lalu masih berada di Gubernur Papua untuk penetapan nomor lembaran daerah. "Nanti saat rapat, hasil penetapan nomor lembaran daerah itu akan diserahkan kepada kami dan langsung disahkan dalam sidang paripurna," ujar Denny.
Dia menjelaskan mengenai penerimaan mahasiswa baru 2025 akan ada tiga Jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri . Yakni seleksi berdasarkan prestasi (SNBP), kemudian seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT) dan seleksi Mandiri yang dilakukan di masing-masing kampus negeri.
Barongsai dipertandingkan secara resmi di PON XXI Aceh-Sumut pada tahun 2024. Dan kami juga ikut melihat karena diundang di sana. Sehingga kami berharap anggota binaan barongsai saya bisa masuk menjadi anggota di KONI Papua,"ungkapnya disela sela memainkan pertunjukan barongsai di Honda Fajar Baru Papua di Abepura
Alberth menilai bahwa kehadiran pihak luar tidak akan memberi solusi bagi masalah Papua. Menurutnya, konflik yang terjadi selama ini dipicu karena kesenjangan sosial yang mendalam. Masalah ekonomi yang rendah, sumber daya manusia yang sangat terbatas, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan yang tidak kunjung membaik menjadi faktor utama ketidaksejahteraan masyarakat Papua.
Menangapi itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Hernawan Priastomo mengatakan bahwa Penjaminan terhadap peserta yang mengalami kecelakaan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 kemudian ada perubahan Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.
Frits menyerukan pembentukan tim untuk merinci rencana amnesti yang akan diberikan. “Presiden harus membentuk semacam tim dan mengawali kerjanya dengan assessment (penilaian),” ungkap Frits Ramandey.Tim yang dimaksud harus beranggotakan orang-orang yang memiliki akses dan pengalaman, dan bisa diterima banyak pihak.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Provinsi Papua, Abdul Rajab menyebut selama ini tingkat okupansi perhotelan di Jayapura dikarenakan adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, serta perjalan dinas pegawai dari luar dengan menginap di hotel.
