Hanya disini dari analisanya sepatutnya pemerintah pusat mempertimbangkan atau mengkaji kembali terkait pemangkasan anggaran ini. Pasalnya Papua membutuhkan banyak anggaran untuk bisa mengejar ketertinggalan dari berbagai aspek. Tak bisa disamaratakan dengan daerah di wilayah barat yang sudah lebih dulu maju dalam berbagai hal termasuk menyangkut sarana infrastrukturnya maupun sumber daya manusianya.
Sekolah Khusus Olahraga Papua, yang terletak di kawasan Buper Waena merupakan salah satu sekolah unggulan di tanah Papua yang khusus mendidik, membina calon atlet berbakat. Sebagian pendidikan mereka berbasis praktek dan berlatih secara fisik.
Ketua Forum Intelektual Muda Tabi Saireri, Yulianus Dwa, menyampaikan bahwa beberapa pendapat miring yang berkembang di masyarakat hanyalah pendapat pribadi dari oknum yang tidak senang dengan kemenangan pasangan Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai (TM-YB).
Sebab menurut Ramses, setiap bulan pihaknya harus membayar tagihan listrik. Yang mana itu masuk dalam anggaran yang mengikat. “Bahkan, saya di ruangan sudah jarang menyalakan lampu,” ujarnya.
Juliana menjelaskan bahwa penarikan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya penertiban administrasi aset negara. Hal ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024.
Ini kesempatan bagi Blacksteel Papua untuk mendongkrak posisi mereka ke posisi atas. Bermain di depan pendukung sendiri tentu menjadi motivasi bagi para penggawa Blacksteel untuk meraih kemenangan. Presiden klub Blacksteel Papua, Muhammad Rizky la Hadalia, mengatakan bahwa ini sebuah sejarah dan penantian panjang bagi Blacksteel bisa bermain di rumah sendiri.
Menurutnya, setiap instansi publik juga tentunya sudah mengetahui kategori informasi publik yang perlu dipublikasikan dan yang tidak perlu dipublikasikan. Termasuk kantor Ombudsman yang dipimpinnya itu juga tentu tidak semua informasi bisa dipublikasikan untuk kepentingan umum.
Bahkan kata dia, hal itu sudah mulai nampak, bisa dilihat dari jumlah orang yang melakukan perjalanan melalui penerbangan tidak saja keluar Papua atau sebaliknya, namun dipenerbangan intra Papua juga pasti mulai terasa. Lantas apa yang perlu dilakukan kepala daerah ditengah masa masa sulit ini?.
Karena itu kata dia, hal ini perlu peran lebih dari pemerintah. Terutama pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tersebut untuk memberikan penjelasan. Selain itu, pemerintah juga perlu menggandeng tokoh masyarakat mulai dari tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh adat untuk sama-sama memahami maksud awal dari tujuan MBG ini. Ini penting agar tak ada penolakan.
Sidang juga menghadirkan Vera Parinussa, Koordinator Venue PON XX; Reky Douglas Ambrauw, Koordinator Bidang Transportasi; Theodorus Rumbiak, Bendahara Umum Pengurus Besar PON; dan Roy Letlora, Ketua Bidang II Pengurus Besar PON. Dalam keterangannya saksi Andi membenarkan bahwa Theodorus Rumbiak saat itu menjabat sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar PON XX Papua.
