Strategi yang dimaksud antara lain dengan memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan. Memperkuat sinergi, joint program, serta penegakan hukum.
Adapun masalah utama yang dibahas adalah perubahan kebijakan pengadaan mesin travo. Sebelumnya, pelaku usaha dapat membeli dan memasang alatnya sendiri, namun kini hanya berperan sebagai pekerja pemasangan saja. Hal ini berpotensi mematikan usaha lokal di Papua.
Irjen Pol Patrige menyampaikan Safari Ramadan ini bertujuan untuk memberikan bantuan sosial kepada pengurus dan jamaah masjid dengan membagikan paket sembako. Kegiatan ini diadakan untuk meringankan beban pengurus dan jamaah dalam memenuhi kebutuhan selama bulan suci Ramadan.
Denny mengungkapkan rasa syukur karena bisa menyaksikan secara langsung kemeriahan acara jalan sehat tersebut. Ia juga merasa terkesan dengan antusiasme masyarakat setempat dalam menyongsong peringatan HUT Distrik Yapen Selatan yang berlangsung meriah.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, pembiayaan PSU tetap mengacu pada aturan yang berlaku, yakni bersumber dari APBD. Untuk itu, Pemprov Papua melakukan review terhadap proposal anggaran yang diajukan guna memastikan efisiensi penggunaan dana.
Meski seorang perempuan, namun Reiri ini terbilang cukup berani untuk meninggalkan negerinya untuk belajar budaya di Papua. Rasa penasaran dan keingintahuan lebih jauh terhadap budaya Papua membuanya berhasil datang ke Papua. Misinya cuma ingin belajar budaya Papua.
“Saya garis bawahi, kepala daerah definitif di kabupaten/kota yang sekarang menjabat harus mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku. Terlebih mereka ada yang berasal dari partai politik dan lain sebagainya, jika dia mau ikut kampanye maka sesuai ketentuan yang berlaku dan dia harus cuti,” kata Ramses.
Yang mana salah satu contohnya adalah pengelolaan PPI Hamadi, yang memiliki potensi PAD yang besar jika dikelola dengan baik. Kata Yosefina, PPI Hamadi memiliki 16 potensi retribusi PAD. Namun, pengelolaannya selama ini belum maksimal, salah satunya karena keterlibatan masyarakat pemilik hak ulayat setempat. Oleh karena itu, sejak 1 Maret 2025, Bapenda mulai menarik retribusi parkir kendaraan roda dua dan empat di kawasan tersebut.
Karena itu, dia berharap agar proses dan tahapan tersebut harus segera dilakukan. Karena anggaran yang dikelola oleh daerah itu harus digelontorkan melalui program dan kegiatan kepada masyarakat. Sehingga jangan sampai hal ini yang betul-betul menghambat jalannya pembangunan di Papua.
Proses ini sendiri dilakukan dalam tahapan awal jelang pendaftaran yang dilakukan oleh KPU. Karenanya banyak yang menganggap jika PSU terjadi karena perbuatan KPU yang bekerja tak sesuai aturan main. Kondisi ini lantas ditanggapi Adam Arisoy. Mantan Ketua KPU Papua periode 2015-2020 ini mengatakan bahwa dieranya ia menghandle 29 kabupaten dan 1 kota dan semua berjalan lancar tanpa ada PSU.
