Domianus meminta kepada aparat TNI-Polri untuk memeriksa seluruh daerah di kampungnya telah bebas dari orang-orang yang melakukan teror terhadap warganya. Akan tetapi untuk menghilangkan trauma masyarakat, agar TNI-Polri non organik ditarik dari Distrik Bibida.
Pj. Gubernur Ribka Haluk mengatakan akan membahas kondisi tidak stabilnya kondisi keamanan secara umum di Kabupaten Paniai akhir-akhir ini, bersama Forkopimda. Ia tidak ingin Kabupaten Paniai yang merupakan daerah injil dan kabupaten tertua di Provinsi Papua Tengah itu terjadi konflik berkepanjangan.
“Kami pemerintah sebagai tempat masyarakat mengadu, kami akan melayani dan menyiapkan tempat dan makan buat warga kita yang dari Distrik Bibida. Apabila ada warga yang ingin kembali ke tempat asal nanti kami akan siapkan transportasi, tapi semua itu kami kembalikan kepada masyarakat keinginannya seperti bagaimana,” jelasnya.
Ini setelah aksi baku tembak selama 3 hari yang akhirnya aparat gabungan TNI Polri berhasil merebut wilayah Distrik Bibida Kabupaten Paniai yang selama ini dikuasai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perebutan tersebut dilakukan saat dilakukan operasi pengejaran kelompok OPM pimpinan Undius Kogoya.
AKBP. Dr. Bayu Suseno kembali menerangkan bahwa, kejadian tersebut terjadi pada pukul 13.20 WIT, saat anggota sedang melaksanakan tugas patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat.
Pada kesempatan yang sama, selain melepas para kafilah, Christian Sohilait, menutup Training Center (TC) Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) kota Jayapura, ke ajang MTQ XXX tingkat Provinsi se Tanah Papua.
Dari kasus tersebut, Rusli yang baru sebulan di Paniai dan Nabire ini, akhirnya meregang nyawa. Ia ditemukan tewas terpanggang. Jenazahnya sendiri telah diterbangkan ke Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dikebumikan.
"Sosialisasi ini adalah pembahasan terkait dengan memberikan pemahaman yang sama dalam menyusun sasaran kinerja pegawai dalam mengelola hasil evaluasi SKP," ujarnya menambahkan.
Frits menambahkan, Komnas HAM juga mendesak Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) atau Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TNPB-OPM) agar menghormati nilai-nilai dan prinsip HAM. ”Hentikan kekerasan, intimidasi dan provokasi dalam berbagai bentuk yang dapat merenggut korban jiwa dan terganggunya kondisi keamanan,” tegas Frits.
Dalam kegiatan yang dinamakan Ranperda Trantibum dan Linmas (Rancangan Peraturan Daerah Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Satuan Perlindungan Masyarakat), Dinas Satpol PP Kabupaten Mimika membahas hal tersebut.
