Haluk menjelaskan, Tahun 2024 seluruh Indonesia termasuk Provinsi Papua Tengah akan menjalankan beberapa agenda penting terutama penyelenggaraan pemilu dan Pilkada serentak.
Dikatakan, dari laporan yang diterima terungkap Jumat (10 /11) sekitar pukul 07.37 WIT, Dansatgas Yonif Raider 300/Bjw Letkol Inf Afri Swandi Ritonga mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bila disalah satu honai yang ada di wilayah Tanah Merah terdapat sekelompok orang yang tidak dikenal dengan gelagat yang mencurigakan akan melakukan gangguan keamanan.
“Sebagai Perempuan Papua, saya merasa bahagia dan bangga atas kepercayaan yang diberikan negara kepada saya. Ini adalah tanggungjawab yang besar yang tentunya akan kami tunaikan secara maksimal,” tuturnya.
Ia menyampaikan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat sebab apa yang dilakukan Ribka Haluk selama ini mencerminkan keberanian seorang perempuan memimpin dan menjalankan pemerintahan di awal. Tugas Ribka dikatakan tak hanya membahas soal MRP tetapi juga menyiapkan pemerintahan termasuk agenda besar soal Pemilu.
Digelar selama tiga hari di Timika, Job Fair yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah disambut antusias oleh para pencari kerja. Tercatat ada 8321 pencaker yang memasukkan lamaran untuk memperebutkan 486 lowongan yang disediakan oleh 42 perusahaan.
"Memang benar, saat kontak tembak pada Jumat (20/10), seorang KKB di wilayah kepala air yang diduga merupakan kelompok Titus Murib tewas," kata Letkol Inf Arif Ritongan dalam keterangan tertulisnya kepada Antara, Sabtu (21/10).
Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk S.Sos., MM menjelaskan Pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini memiliki empat Satgas diantaranya Satgas stunting, Satgas pengangguran, Satgas pendalian inflasi daerah dan Satgas kemiskinan ekstrem.
Bahkan di wilayah Papua Tengah, setidaknya masih ada enam kabupaten dengan prevalensi stunting yang tinggi dari provinsi. Enam kabupaten tersebut yakni Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai dan Mimika.
Forum Rakyat Biasa (FRB) mendesak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Bawaslu Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menkopolhukam dan DPR RI segera membuat suatu regulasi dalam proses seleksi KPU di lingkungan 4 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah diantaranya; Kabupaten Nabire, Dogiyai, Puncak Jaya dan Puncak yang beroritansi kepada Orang Asli Papua sekaligus untuk menghargai hak kesulungannya
