"Kita perlu sepakat bikin keputusan gubernur untuk penanganan banjir di Merauke. Keputusan itu lebih pada pembagian tugas antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Merauke, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR)
Menurut Paskalis, orang yang meminta maaf itu adalah orang yang sempurna, mengapa demikian lantaran yang bersangkutan hendak memperharui hidupnya, memperbaiki hal-hal yang kurang baik dan keliru. Karena itu, Wagub Paskal
 Wagub Paskalis menjelaskan halal bi halal merupakan aset dan juga brand yang perlu dijaga dan dilindungi. "Ini aset kita, ini juga merupakan brand untuk kita, untuk itu perlu dijaga dan dilindungi,"katanya.
Saat tiba, Paskalis mengenakan sepatu but lalu berenang menuju salah satu rumah yang terendam air demi berdiskusi langsung dengan warga dan anak-anak yang terdampak. Wagub Paskalis mengatakan dari laporan yang diterima,
  Mengawali kunjungan dengan mendatangi kediaman Komandan Lanud J.A Dimara, Kolonel Pnb Agus Mulyadi. Para ajudan Komandan Lanud siaga menyambut kedatangan Gubernur Apolo persis digerbang pintu masuk.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Saat kunjungan, Wagub Paskalis banyak berinteraksi dengan masyarakat sekaligus membagikan bingkisan. Masyarakat
Dari pantauan media ini, Umat Muslim yang mau melaksanakan salat Idul Fitri 1446 mulai berdatangan mulai sekitar pukul 05.30 WIT. Mereka memenuhi masjid berlantai 2 itu dan halaman masjid yang cukup luas tersebut. Bah
 Albert menjelaskan, bahwa ada 1.713 orang yang mengikuti seleksi kemampuan bidang (SKD) yang terdiri dari 1.359 orang asli Papua dan 354 orang non asli Papua. "Dari jumlah itu, untuk orang asli Papua yang dinyatakan l
Menurut dia, salah satu yang didorong saat ini adalah ketahanan sosial budaya yakni bagimana warga dapat bersatu padu dalam pelaksanaan pembangunan maupun aktivitas perekonomian dengan saling menghargai, menghormati dan saling tolong menolong tanpa membedakan perbedaan.
‘’Jadi buku APBD ini merupakan dokumen publik, semua rakyat wajib mengawal pemerintahan. Kecuali kita punya perusahaan pribadi silakan, tidak boleh orang tahu. Tapi kalau buku APBD ini menjadi milik seluruh rakyat, milik negara. Kita hanya ditugaskan saja. Nanti suatu saat kalau Tuhan sudah ambil jabatan itu dari kita, maka orang lain yang akan meneruskannya,’’ tandas gubernur Apolo Safanpo, menanggapi keluhan seorang anggota DPRK Mappi yang selama ini tidak mendapatkan buku APBD tersebut.
