Di Lokasi yang akan menjadi lokasi sasaran peninjauan sekaligus penanaman padi tersebut, kata Paino, terdapat hamparan sekitar 100 hektar yang merupakan bagian dari 40.000 hektar lahan yang akan menjadi sasaran optimalisasi lahan pertanian yang tersebar di 7 distrik yakni Semangga, Tanah Miring, Kurik, Malind, Jagebob, Merauke dan Animha.
Sedangkan untuk biaya kepulangan para nelayan dari Australia ke Bali kat Romanus ditanggung pemerintah Australia, dan dari Bali ke Merauke ditanggung oleh Pemkab Merauke.
Pihaknya menyebut, jumlah pemesanan itu menjadi yang terbesar di dunia untuk sebuah pemesanan ekskavator. Adapun nantinya ribuan alat berat itu akan digunakan dalam proyek-proyek pertanian di Indonesia.
  Rama menjelaskan bahwa FGD yang dilakukan bersama dengan perwakilan Pemprov Papua Selatan dan 4 kabupaten di Selatan Papua untuk melihat progres sekaligus jika ada kendala untuk dicari solusi sekaligus mendampingi dan memberikan asistensi kepada pemerintah baik provinsi dan 4 kabupaten dalam pengisian dalam indeks ETPD sesuai yang diharapkan pemerintah pusat.
Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Papua Jones Sutanto Bubun, seusai rapat tersebut mengungkapkan, bahwa dari rapat tersebut untuk Papua Selatan belum ada laporan terkait dengan judi online yang dilaorkan kepada kepolisian maupun instansi terkait.
Rekianus mengungkapkan, ke-2 kapal yang ditangkap dan ditahan oleh Otoritas Austalia tersebut adalah KM Nurlaila dan KM Ikhsan Jaya. Dimana, Nahkoda dan ABK dari kedua kapal tersebut juga ditahan oleh pemerintah Australia. Untuk KM Nurlaila sebanyak 7 Nahkoda dan ABK sedangkan KM Ihsan Jaya sebanyak 8 orang. Â
Alson Kambu menjelaskan, bahwa peputas pantarlih akan datang dari rumah ke rumah untuk mendata setiap warga yang sudah memiliki hak memilih yakni berumur 17 tahun keatas atau warga negara yang belum genap 17 tahun namun sudah menikah, dengan menyiapkan dokumen berupa identitas KTP dan kartu keluarga (KK).
Dandim 1707/Merauke Letkol Inf Bayu Kriswandito, menyampaikan, peninjauan lahan Food Estate yang dilakukannya tersebut dalam rangka persiapan Kunjungan Kerja Menhan RI Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Mentan RI Â Andi Amran Sulaiman. Â Â
‘’Kalau yang itu, nanti kita melakukan pertemuan tersendiri lagi dengan mereka. Dalam pertemuan kemarin, masyarakat adat dari wilayah tersebut belum hadir. Yang hadir ini adalah perusahaan dan masyarakat adat yang ada di Boven Digoel bagian Selatan.
Terkait dengan pembukaan lahan atau investasi di wilayah Papua Selatan, Frits mengaku jika Komnas HAM belum lama ini ke Kabupaten Merauke dengan tujuan ingin mendapatkan beberapa masukan tentang keberadaan DOB dengan kebijakan kebijakannyanya. Termasuk melihat bagaimana posisi masyarakat adat di wilayah Papua Selatan.
