‘’Jadi yang menilai itu bukan saya. Tapi Komisi II DPR RI. Kalau saya hanya mendampingi Komisi II. Tapi kritikan, saran, masukan bukan hanya DOB tapi termasuk Kemendagri. Karena pasukan tempur yang dilapangan ini kita yang tugaskan,’’ katanya.
  Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Selatan Thobias Tapumbi mengungkapkan untuk tahun 2023 lalu, pihaknya memberikan bantuan starlink satu sekolah di setiap kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan.
  Peninjauan lokasi pusat pemerintah Provinsi Ppaua Selatan yang dilakukan Wamendagri dan Komisi II DPR RI tersebut merupakan rangkaian kegiatan terakhir yang dilakukan di 4 daerah otonomi baru (DOB) provinsi di Papua. Yang diawali dari Provinsi Papua Barat Daya, kemudian Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya Provinsi Papua Pegunungan dan terakhir Provinsi Papua Selatan.
Dikatakan, kelanjutan pengadaan dan pemanfaatannya di tahun ini masih menunggu APBD 2024. Tujuan pengadaan lampu jalan tidak lain untuk menerangi jalan raya terutama daerah-daerah yang masih gelap dan belum tersedia penerangan. Sehingga diharapkan akan membantu masyarakat atau pengguna jalan di waktu malam mendapatkan penerangan yang cukup.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan resmi menerima 256 pegawai honorer tahap 2 (K2) yang dilimpahkan dari Pemprov Papua. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Provinsi Papua Selatan Dr. Drs. Alberth Rapami, M.Si, mengungkapkan, 256 honorer K2 dari Pemerintah Provinsi Papua tersebut telah mendapatkan SK dari Gubernur Papua Selatan.
Pemeriksaan di Pos Lintas Batas Negara umumnya mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mencegah masuknya orang secara ilegal yang memiliki tujuan tertentu misalnya penjahat atau orang yang dapat menimbulkan ancaman dan untuk mencegah masuknya barang-barang yang ilegal.Â
Terlebih kata dr Aaron, penyebaran virus polio di lingkungan masyarakat didukung dengan perilaku hidup yang tidak bersih dan sehat, tidak tersedianya jamban sanitasi dan sikap masyarakat yang cuek.
Diketahui dari 119.922 target sasaran tersebut yakni untuk Kabupaten Merauke sebanyakj 44.956 anak, Kabupaten Boven Digoel sebanyak 16.060 anak, Kabupoaten Mappi sebanyak 25.700 anak dan Kabupaten Asmat sebanyak 33.147 anak.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan Ignasius Babaga, S.Pd disela-sela pembahasan draft pengelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua tersebut menjelaskan bahwa pembahasan draft ini dalam rangka pengembalian kewenangan pengelolaan SMA-SMK ke Provinsi Papua Selatan.
Dikatakan, usulan untuk adanya kebijakan afirmasi khusus untuk DPR RI dan DPD RI, karena ketika  pemilihan umum seperti yang baru dilalui 14 Februari 2024, saudara-saudara OAP tidak bisa berkompetisi.
