Papua Selatan

    Charles Gomar menyebut ada beberapa obat yang dijual diatas harga eceran tertinggi  tersebut seperti obat darah tinggi.  ‘’Bahkan ada satu usaha  farmasi yang mengatakan kalau bapak merasa harga tinggi  tidka usah beli disini. Bukan masalah belinya atau mahalnya tapi masalah aturannya. Dan ini kebutuhan masyarakat. Apalagi menjelang Desember. Pasti banyak yang kolesterol atau asam urat,’’ jelasnya.     

Sebagai daerah otonomi baru yang  dimekarkan, Provinsi Papua Selatan masih sangat tergantung pada dana transfer daerah.  Sementara penggalian potensi daerah  belum dilakukan secara optimal karena DPRP Papua Selatan baru terbentu, sehingga berbagai peraturan daerah sebagai payung hukum untuk menarik berbagai potensi tersebut sesuai dengan perundang-undangan belum dapat dilakukan. Kecuali yang  sudah berjalan selama ini sejak DOB Papua Selatan terbentuk adalah pajak kendaraan bermotor. 

   Dari pleno  4 kabupaten  cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan tersebut, semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Ketua-Ketua KPU dari 4 kabupaten tersebut  melaporkan tidak ada catatan khusus maupun keberatan dari para saksi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Selatan Alberth Alexander Rapami mengungkapkan, sesuai dengan jadwal pelaksanaan seleksi CPNS telah dilaksanakan dari 28 Oktober dan berakhir 13 Bovember 2024. 

   Rudy Sufahriadi menjelaskan, rancangan APBD Papua Selatan tahun 2025 disusun secara elektronik dan terintegrasi dengan tahapan perencanaan dengan menggunakan sistem aplikasi perencanaan dan keuangan nasional terbaru.

Lewat jumpa pers yang digelar di  Sekretariat Pemenangan Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa, calon gubernur Papua Selatan nomor urut 4  Apolo Safanpo menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Paslon gubernur dan wakil gubernur Papua Selayan Romanus Mbaraka-Albertus Muyak atas ucapan selamat  tersebut.

Terkait dengan itu, Ketua Sementara DPR Provinsi Papua Selatan Heribertus Silubun saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya, mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum berpikir ke arah sana  untuk memastikan bahwa apakah program strategis  nasional ini ketika nanti berjalan.

Pertama, kebijakan PSN Merauke diterbitkan tanpa ada kesepakatan luas masyarakat berdasarkan prinsip free prior informed consent (FPIC) yakni persetujuan masyarakat berdasarkan informasi sejak awal proyek dan tanpa ada paksaan, manipulasi dan rayuan melainkan secara sadar dan bebas. Kedua, kebijakan dan proyek PSN Merauke diterbitkan tanpa disertai kajian sosial dan lingkungan hidup yang memadai serta melibatkan masyarakat adat terdampak langsung dan tidak langsung.

Heribertus menjelaskan, penandatanganan yang dilakukan sudah melalui proses pembahasan yang cukup panjang dalam satu pekan ini. "Penandatanganan hari ini sudah sudah melalui proses pembahasan yang cukup panjang yang kita lakukan dalam satu minggu belakangan ini secara maraton,"ujar Heribertus.

   Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Selatan Jujuk Rianto ditemui media ini terkait dengan Program Strategis Nasional yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan saat ini sudah dimulai dengan membuka jalan dan lahan sekitar 2.000 hektar di Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke mengungkapkan bahwa tentu PSN dari pemerintah pusat didukung.