‘’Kita akan bentuk tim dengan komisi yang membidangi masalah perkebunan kelapa sawit ini untuk turun melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan masalah apa yang disampaikan oleh masyarakat adat dan perusa
Dalam pertemuan dengan DPRP Papua Selatan itu, lanjut Rapami, sudah diinventalisir bahwa pimpinan DPR dalam hal ini wakil ketua II, Ketua Komisi 3 dan anggotanya, ketua-ketua Fraksi ditambah pimpinan MRP dan anggota yang
Dikatakan, pemerintah provinsi menerima PGRI dan berkolaborasi, bahkan diharapkan agar tak ada lagi pungutan-pungutan dari para guru untuk organisasi ini.
Namun, sebagian dari kendaraan tersebut masih menggunakan plat dari luar Papua.
Menanggapi hal tersebut, bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze meminta para pemilik kendaraan yang masih dengan plat luar untuk segera melakuka
‘’Setelah melalui penelitian tentang perkembangan wisata di Indonesia, wisatawan mancanegara tidak lagi berwisata ke pantai. Tapi mereka lebih banyak memilih kea lam dan budaya. Potensi ini, sekitar 90 persen ada di Papu
Dia mengatakan bahwa mengapa sektor pariwisata alam berbasis kearifan lokal dapat menyelamatkan hutan karena hutan Papua Selatan memiliki potensi wisata yang sangat bersar dan sangat digemari oleh wisatawan asing berbaga
Wagub juga menyoroti soal tanki truk-truk yang melakukan antrian ke SPBU. Orang nomor dua di Papua Selatan itu meminta segera ditertibkan. Pasalnya, tanki dari truk-truk tersebut sebagian dimoditifkasi dengan penambahan
Seperti diketahui, Taman Nasional Lorentz merupakan taman nasional terbesar di wilayah Asia Tenggara. Dengan wilayah konservasi mencakup tiga provinsi sekaligus, kawasan ini memiliki luas 2.348.683,31 hektar. Pada tahun
Dia berharap satu unit bus sekolah yang diserahkan dikelola oleh pastor paroki yang ada agar terawat dan lama dipakai. Sebab, dari pengalaman, bus yang diserahkan langsung kepada masyarakat tak lama dipakai, paling lama
  Moses Kaibu yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRP Papua Selatan itu mengatakan bahwa dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Selatan yang secara UU Otonomi Daerah belum memenuhi syarat untuk terbentuk sebuah
