Papua Selatan

Pertama, kebijakan PSN Merauke diterbitkan tanpa ada kesepakatan luas masyarakat berdasarkan prinsip free prior informed consent (FPIC) yakni persetujuan masyarakat berdasarkan informasi sejak awal proyek dan tanpa ada paksaan, manipulasi dan rayuan melainkan secara sadar dan bebas. Kedua, kebijakan dan proyek PSN Merauke diterbitkan tanpa disertai kajian sosial dan lingkungan hidup yang memadai serta melibatkan masyarakat adat terdampak langsung dan tidak langsung.

Heribertus menjelaskan, penandatanganan yang dilakukan sudah melalui proses pembahasan yang cukup panjang dalam satu pekan ini. "Penandatanganan hari ini sudah sudah melalui proses pembahasan yang cukup panjang yang kita lakukan dalam satu minggu belakangan ini secara maraton,"ujar Heribertus.

   Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Selatan Jujuk Rianto ditemui media ini terkait dengan Program Strategis Nasional yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan saat ini sudah dimulai dengan membuka jalan dan lahan sekitar 2.000 hektar di Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke mengungkapkan bahwa tentu PSN dari pemerintah pusat didukung.

Adapun 153 ASN yang menerima penghargaan terdiri dari  pengabdian  terselama 30 tahun sebanyak 26 orang, pengabdian  20 tahun sebanyak 65 orang, dan pengabdian 10 tahun 64 orang.

Dihadapan pendukungnya,  Calon gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengajak masyarakat Papua Selatan untuk menyalurkan hak konstitusionalnya dan hak politiknya untuk memilih pemimpin dengan datang ke tempat-tempat pemungutan suara dengan memilih pasangan nomor urut  4.   

Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi, mengatakan, Desk Pilkada ini dibentuk dalam rangka persiapan Pilkada serentak yang bakal berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Dia menyebut pembentukan desk ini bertujuan agar supaya memonitoring jalannya pilkada sampai selesai.   

‘’Tentunya, untuk mencapai nilai-nilai ini kita harus  membangun komunikasi antar semua lingkup kerja kita temasuk dengan lembaga-lembaga agama lain. Karena Muhammadiyah itu tidak membatasi diri hanya untuk ormas-ormas Islam  saja tapi lembaga-lembaga agama lain kita bisa bekerja sama untuk membangun sebuah nilai. Ini yang harus kita p[erhatikan. Sehingga kehadiran  Muhammdyah  di berbagai lini itu dapat diterima,’’ kata Jufri Thamrin. 

    Pemerintah PNG, kata  Rakianus Samkakai, menolak  usulan pembangunan pos lintas batas  negara di Kali Torasi tersebut dengan alasan bahwa pos lintas batas yang ada sekarang dibagian selaian  sudah cukup. Yakni, untuk  Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Indonesia dan pihak PNG memiliki pos lintas  batas di Weam.  ‘’Kalau kita di Indonesia ada di Sota, tapi kalau dari PNG ada di Weam,’’ katanya.   

Dalam kunjungan kerja ke Merauke itu, Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara didampingi Kasrem 174/ATW Kolonel Inf Ahmad Hadi Hariono melakukan panen bersama dan peninjauan kawasan daerah transmigrasi di Kampung Telagasari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

"Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita boleh berkumpul bersama guna menyaksikan penampilan anak-anak kita siswa-siswi Sekolah Menengah Agama Katolik se-Papua yang akan menunjukan bakat, potensi serta kreatifitas mereka,"kata Fidelis. Potensi dan bakat itu bakal ditampilkan dalam Festival Keagamaan dan Lomba Akademik antar Sekolah Menengah Agama Katolik se-Papua tahun 2024.