Papua Selatan

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Selatan Drs. Alberth A. Rapami, M.Si, yang sedang melakukan perjalanan dinas  di Jakarta saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya mengungkapkan bahwa pendaftaran  CPNS secara online Pemprov Papua Selatan tersebut sempat mengalami kendala terkait dengan NIK menyangkut kode wilayah. Sebab,  dengan adanya  DOB, bagian Selatan yang masih satiu kode area dalam Provinsi Papua  sejak  tahun 2023 lalu sudah terpisah sendiri. 

     Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan Nelson Sasarari, SH, M.MT,  mengungkapkan, pemeliharaan  marka  dan median jalan tersebut merupakan kolaborasi yang dilakukan antara provinsi, balai dan kabupaten. Sebab,  marka dan median  jalan yang dicat tersebut tidak hanya jalan provinsi tapi juga jalan nasional dan kabupaten.

Sekda Maddaremmeng menjelaskan, pendaftaran ini akan berlangsung sampai 6 September 2024 mendatang.  Dengan pendaftaran yang dilakukan secara online  tersebut akan memudahkan calon  pencari kerja yang ingin menjadi ASN dari Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat.

‘’Saya pertama kali berada di Tanah Mmerauke ini  dan upacaranya hikmad  sama seperti di Jakarta dan ini luar biasa. Saya apresiasi persiapannya sehingga pelaksanaanya baik sekali,’’ katanya.

Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo sebelumnya memberi kebijakan untuk formasi 1.000 CPNS yang akan diterima tersebut dimana 80 persenya adalah Orang Asli Papua dan 20 persen non asli Papua. Apakah kebijakan ini diteruskan oleh Pj Gubernur Papua Selatan yang baru Komjen (Purn.) Rudy Sufahriadi ?

Dari rapat pleno tersebut, KPU Provinsi Papua Selatan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 342.779 pemilih yang diperoleh dari 4 kabupaten, 82 distrik atau kecamatan dan 690 kelurahan dan kampung atau kecamatan dengan jumlah 1.078 TPS yang disiapkan. 

Membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,. Pj Gubernur Papua  Selatan Rudy Sufahriadi mengatakan, pemberian remisi dan pengurangan masa pidana  kepada warga binaan bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah tapi merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi warga binaan yang telah sungguh-sungguh merngikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana tehnis pemasyarakat dengan baik dan terukur.

  Kepala  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan Drs. Alberth Rapami, M.Si, di Merauke mengungkapkan bahwa surat dari Kepala Badan kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) yang beredar tentang  jadwal dan seleksi CPNS tertanggal 13 Agustus 2024 adalah benar adanya. 

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan Paino, SIP, MT, mengatakan, terkait dengan program nasional dengan investas besar-besaran di Papua Selatan khususnya Merauke ini berdasarkan situasi nasional atau dunia. 

Werenfridus  Kahol menjelaskan, salah satu tugas yang diberikan negara terhadap MRP adalah  memperjuangkan hak-hak  dasar orang asli Papua. Sehingga saatnya MRP Papua Selatan turun ke masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak dari masyarakat adat.